Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam membangun infrastruktur pada 2025 kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung pembangunan jalan dan bandara. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik bukanlah satu-satunya jawaban atas persoalan masyarakat, terutama terkait distribusi kebutuhan pokok di wilayah pedalaman.
Dalam pernyataannya seusai rapat di ruang E DPRD Kaltim, Selasa (02/09/2025), Ekti menjelaskan rincian alokasi anggaran yang sudah tercatat dalam rencana kerja pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa program tersebut juga akan dibahas ulang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026.
“Pembangunan ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan di media. Tahun 2025 saja anggarannya kurang lebih hampir Rp300 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk jalan, dan lebih dari Rp40 miliar untuk bandara. Total pagunya memang hampir Rp300 miliar karena melalui proses tender dan sebagainya. Nantinya, di APBD Murni 2026 program ini juga sudah kembali dimasukkan,” jelasnya.
Meski mengapresiasi komitmen pembangunan, Ekti menilai pemerintah daerah tidak boleh lengah dalam menangani problematika distribusi bahan pokok di wilayah hulu Mahakam Ulu. Ia mencontohkan, saat musim kemarau, transportasi di Sungai Mahakam tidak dapat digunakan sehingga jalur darat menjadi satu-satunya pilihan. Kondisi ini membuat biaya angkutan melonjak dan harga kebutuhan pokok menjadi mahal serta langka.
“Kemarin kita sempat khawatir soal distribusi beras dan LPG, terutama di wilayah Long Apari dan Long Pahangai. Kalau musim kemarau, Sungai Mahakam tidak bisa dilalui, sehingga angkutan harus lewat jalur darat. Ongkosnya jauh lebih mahal, dan itu yang membuat harga kebutuhan pokok di sana menjadi langka dan tinggi,” ujarnya.
Ekti menekankan bahwa tanggung jawab dalam menangani persoalan ini berada di tangan pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat. Ia menegaskan, Mahakam Ulu terdiri dari lima kecamatan dengan sekitar 50 kampung, sehingga koordinasi dan perhatian serius dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
“Perlu diingat, Mahakam Ulu itu hanya punya sekitar 50 kampung dengan lima kecamatan. Yang paling hulu adalah Long Apari dan Long Pahangai. Saya tahu betul kondisi di sana, tetapi tanggung jawab utama tetap berada di tangan Bupati dan DPRD setempat. Mereka yang seharusnya lebih memahami persoalan rumah tangga daerahnya,” tegasnya.
Menurut Ekti, pembangunan jalan dan bandara memang penting sebagai sarana penghubung antardaerah. Namun, keberadaan infrastruktur saja tidak cukup tanpa strategi distribusi yang efisien. DPRD Kaltim mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta sektor swasta untuk membuka jalur logistik alternatif yang lebih murah dan efektif.
“Apabila distribusi kebutuhan pokok bisa dijamin, maka pembangunan infrastruktur akan semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di pedalaman,” ungkapnya.
Dengan dukungan anggaran besar, DPRD Kaltim berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat merata. Namun, agar tujuan itu benar-benar tercapai, persoalan distribusi pangan harus ditangani dengan langkah nyata dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar warga di daerah terpencil. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
