Anggota DPRD Kukar: Jangan Salah Sasaran dalam Stimulus Ekraf

KUTAI KARTANEGARA – Program stimulus senilai Rp100 juta bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kutai Kartanegara (Kukar) 2025–2029 mendapat sorotan kritis dari Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra. Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam rapat pembahasan awal RPJMD, Senin (04/08/2025), Akbar mempertanyakan mekanisme seleksi penerima stimulus yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci.

“Dari perencanaan yang saya baca seperti program stimulus komunitas kreatif tertulis 100 juta per pelaku Ekraf. Yang mau kami tanyakan, mungkin mekanisme seleksi stimulusnya bagaimana? apakah dia berdasarkan prestasi ataukah bagaimana?” ungkapnya.

Akbar mengingatkan bahwa ekraf mencakup 17 subsektor dengan karakteristik yang beragam, mulai dari seni pertunjukan, kuliner, aplikasi, hingga fesyen. Ia khawatir, tanpa kriteria seleksi dan monitoring yang jelas, dana stimulus justru tidak memberikan dampak optimal.

“Jadi kalau salah sasaran itu ibaratnya seperti kita ngasih motor balap dengan CC tinggi ke pembalap yang tidak mahir. Jadi kan pilihan bisa nabrak, bisa sia-sia, karena khawatir kita tidak tahu 100 juta stimulus yang diberikan itu seperti apa proses seleksinya, kemudian monitoringnya,” kata Akbar memberi perumpamaan.

Ia menegaskan kembali perlunya kejelasan mengenai basis pemberian stimulus, apakah ditentukan berdasarkan prestasi, kebutuhan, atau indikator lain yang terukur.

“Kami ingin tahu, apakah stimulus itu diberikan berdasarkan prestasi atau seperti apa mekanismenya? Karena kalau salah sasaran, itu ibarat memberikan motor balap tadi, dalam artian tidak digunakan dengan optimal,” ujarnya.

Selain itu, Akbar juga meminta penjelasan terkait besaran alokasi anggaran APBD yang disiapkan untuk program tersebut. Ia menilai, keterbukaan sejak tahap perencanaan akan memudahkan pengawasan bersama agar tujuan program benar-benar tercapai.

“Dan ini penting untuk kita tahu berapa yang dianggarkan, agar kita-kita tahu maksudnya seperti apa. Karena sekali lagi khawatirnya salah sasaran, dan kemudian memang yang harus kita kawal bersama adalah proses monitoringnya. Kemudian apakah dia tepat sasaran atau tidak,” tutup Akbar. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah