Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Harapan masyarakat Desa Persiapan Loa Duri Seberang, Kecamatan Loa Janan, untuk mendapatkan kepastian hibah lahan dari PT Bukit Baiduri Energi (BBE) kembali menguat setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam forum itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak agar perusahaan segera memberikan jawaban resmi terkait permohonan lahan yang sudah diajukan lebih dari setahun lalu.
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menegaskan bahwa kejelasan dari pihak perusahaan sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menyebut, tanpa kepastian, aspirasi warga yang ingin mengembangkan desa persiapan bisa terhambat.
“Informasi yang kita terima, PT BBE berencana menghibahkan lahan yang tidak terpakai untuk Desa Persiapan Loa Duri Seberang. Namun sampai hari ini, belum ada jawaban pasti dari pihak perusahaan,” jelas Desman, Senin (25/08/2025).
Menurutnya, hibah lahan itu bukan hanya sekadar simbol dukungan, tetapi dapat menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Lahan yang diusulkan bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum, program pemberdayaan ekonomi, hingga memperkuat identitas desa.
“Kami dari Komisi I berharap keinginan masyarakat ini bisa diwujudkan. Jangan sampai muncul keraguan atau pesimisme di tengah warga. Perusahaan harus terbuka dan menyampaikan kepastian kepada publik, pihak desa, hingga camat,” tegasnya.
Desman juga mengingatkan, surat permohonan hibah telah diajukan sejak 8 Agustus 2024. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut resmi. Karena itu, DPRD meminta jawaban konkret dalam waktu satu bulan.
“Kami minta dalam satu bulan ke depan ada jawaban konkret dari perusahaan. Karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan komunitas yang telah memfasilitasi pertemuan dengan PT BBE. Ia menekankan, keterbukaan dialog di forum RDP bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan komunikasi.
“Rapat ini mempertemukan pihak BBE dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk membahas kejelasan lahan yang dimohonkan. Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi karena semua dibicarakan secara terbuka,” ucap Hery.
Hery menambahkan, surat permohonan lahan memang belum direspons kantor pusat PT BBE. Karena itu, ia berharap notulen rapat bisa menjadi pijakan kuat agar perusahaan segera memberi jawaban, berapa pun luas lahan yang bisa dihibahkan.
“Apakah nanti disetujui lima hektare, tiga hektare, atau berapapun, yang penting ada kejelasan. Kami berharap jawaban itu manis bagi masyarakat karena ini penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di desa,” jelasnya.
Ia menekankan, sebagian besar lahan potensial untuk pembangunan berada di wilayah konsesi perusahaan. Karena itu, kerja sama yang harmonis antara masyarakat dengan PT BBE dinilai menjadi kunci.
“Kalau perusahaan dan masyarakat bisa berjalan bersama, yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Ini yang kita harapkan dari sinergi tersebut,” tandasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
