Safruddin Tegaskan Pentingnya Kontrol Ketat Bantuan Sosial

KUTAI KARTANEGARA – Polemik tumpang tindih program bantuan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengemuka. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Safruddin, menilai lemahnya sistem pendataan menjadi penyebab utama ketidakteraturan penyaluran bantuan tersebut.

Ia menjelaskan, terdapat dugaan adanya kelompok nelayan yang menerima bantuan ganda, baik dari anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Menurut Safruddin, kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan.

“Data penerima bantuan sering kali bersumber dari Dinas Sosial, sementara kelompok nelayan tersebut juga sudah menerima bantuan serupa dari Pemerintah Kabupaten,” ungkap Safruddin saat diwawancarai Jumat (08/08/2025).

Ia menegaskan, masalah bukan terletak pada masyarakat penerima, melainkan minimnya koordinasi antar lembaga penyalur bantuan. “Ini bukan kesalahan masyarakat, melainkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyalur bantuan,” tegasnya.

Safruddin menambahkan, beberapa program dari pemerintah pusat memang diperuntukkan secara perorangan dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Namun tanpa verifikasi yang cermat, risiko bantuan ganda sulit dihindari. Karena itu, ia menekankan perlunya transparansi serta sistem kontrol yang ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Perlu ada sistem kontrol yang lebih ketat supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Terkait praktik penyalahgunaan bantuan, Safruddin menyampaikan sikap tegas. Ia mencontohkan kebijakan yang diterapkannya di daerah pemilihan. “Di tempat saya, kalau ada yang menjual bantuan, langsung saya cut, tidak akan mendapat bantuan lagi selama beberapa tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, tindakan tegas tersebut penting agar program bantuan tetap memiliki integritas sekaligus memberi efek jera. “Kita harus memastikan bantuan ini digunakan sesuai tujuan,” tambahnya.

Pada bagian akhir, Safruddin mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem pendataan serta memperkuat pengawasan. Ia mengingatkan agar tujuan utama dari program, yakni pengentasan kemiskinan, tidak justru menimbulkan persoalan baru. “Tujuan kita jelas, bantuan ini harus menyentuh orang-orang yang tepat. Jangan sampai program pengentasan kemiskinan malah menimbulkan masalah baru,” tutupnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah