Fachruddin: Pengentasan Kemiskinan Butuh Peran Semua Pihak

KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mengawal upaya penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Kukar pada 2024 tercatat sekitar 59 ribu jiwa.

Anggota DPRD Kukar, Fachruddin, menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga dunia usaha perlu berkontribusi dalam mencari solusi. “Kami berharap, pemerintah daerah bisa mengatasi kemiskinan di Kukar,” ujarnya, Kamis (10/07/2025).

Fachruddin mengungkapkan, berbagai program strategis telah dijalankan pemerintah daerah, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan sosial lainnya. DPRD Kukar turut mendorong agar program tersebut tepat sasaran sehingga benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan perusahaan dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai langkah jangka panjang mengurangi angka kemiskinan.

Selain mengawal kebijakan, DPRD Kukar menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang disediakan. “Terpenting masyarakat itu tidak malas, berbeda dengan lansia yang sudah tak mampu bekerja, sehingga sangat berharap pada bantuan,” tegas Fachruddin. Ia juga menegaskan peran vital ketua RT dalam mendata kondisi riil warga di lapangan.

Ketua RT 07 Kelurahan Jahab, Minto Prayogo, mengungkapkan bahwa pendataan rutin dilakukan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. Di wilayahnya, ada empat kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidup dalam kesulitan. Data tersebut telah dilaporkan hingga ke tingkat daerah sehingga keluarga tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan. “Mereka sudah menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah daerah. Bantuan itu sangat bermanfaat bagi mereka,” jelasnya.

Menurut DPRD Kukar, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur dari jumlah penerima bantuan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha, upaya menekan angka kemiskinan di Kukar diharapkan dapat berjalan lebih efektif.[] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah