Faridah: RKPD 2026 Jadi Momentum Transisi Pembangunan

KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan perannya sebagai garda pengambil keputusan dalam arah pembangunan daerah. Hal ini tampak dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang I, Senin (25/08/2025), yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kukar.

Agenda rapat tersebut membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus persetujuan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, dengan laporan disampaikan oleh Faridah selaku juru bicara Banggar.

Dalam paparannya, Faridah menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 menjadi momentum penting, bukan hanya sebagai kelanjutan RPJMD 2021–2026, tetapi juga sebagai masa transisi menuju arah pembangunan Kukar selanjutnya.

“Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian pembahasan terhadap KUA-PPAS. Kebijakan umum anggaran 2026 tetap mengacu pada asumsi makro ekonomi nasional, dengan fokus pada diversifikasi sektor sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru,” jelas Faridah.

Sektor prioritas yang disoroti DPRD Kukar meliputi pertanian, pariwisata, pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. DPRD melalui Banggar juga menegaskan pentingnya kebijakan daerah yang berpihak pada rakyat, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik Perseroda maupun Perumda.

Selain itu, DPRD mendorong adanya sinergi pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, serta penyelarasan program daerah dengan kebijakan provinsi maupun pusat. Dari sisi pendapatan, Banggar mencatat target pendapatan Kukar 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,583 triliun.

Faridah menegaskan bahwa arah program prioritas pembangunan Kukar 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat sektor kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan daya saing daerah, serta mewujudkan pemerataan pendapatan. Tak hanya itu, penyediaan air bersih, penataan permukiman, hingga penguatan konektivitas wilayah juga masuk dalam agenda utama.

Melalui keputusan bersama dalam rapat paripurna ini, DPRD Kukar menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang realistis dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam menyiapkan Kukar menghadapi tantangan pembangunan di tahun-tahun mendatang. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah