Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Keberadaan perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) alias Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam pandangan umumnya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.
H Rudiansyah, Wakil Ketua DPRD Kukar dari Partai Gerindra mempertanyakan eksistensi Perusahaan Daerah (Perusda) yang dimiliki Kukar sebagai ujung tombak meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antara Perusda yang ada, dinilai tidak jelas kontribusinya bagi daerah. Padahal, penyertaan modal yang diberikan sudah cukup besar.
“Sebenarnya kita bukan menentang terkait penyertaan modal, hanya saja kami minta hari ini kita harus rasional. Kalau memang hari ini Perusda ingin dihidupkan, ya hidupkan sekalian jangan setengah-setengah,” kata Rudiansyah yang juga selaku Ketua DPD Gerindra kepada awak media, (3/12/2015).
Rudiansyah menilai, selama ini pemerintah selaku pemangku kebijakan cenderung lemah dan tidak tegas dalam memperlakukan perusahaan pelat merah yang ada di Kukar.
“Kalau memang Perusda mau dimatikan, ya hilangkan sekalian, jangan digantung-gantung. Lucu ketika pemerintah mendirikan Perusda tapi sampai hari ini tidak ada aset dari Perusda itu. Mana ada pengusaha tidak memiliki aset, inikan namanya setengah-setengah,” cetusnya.
Secara pribadi dan kelembagaan DPRD, Rudi menegaskan dan mendukung penuh dengan adanya Perusda. Karena Perusda memiliki peran sebagai garda terdepan dalam peningkatan PAD Kukar.
“Sementara tren dana bagi hasil yang terus menurun, seharusnya digalakkan peran Perusda, dan saya sepakat justru kita ke depan harus memiliki banyak Perusda. Namun tentunya harus di-support penuh oleh pemerintah daerah,” paparnya. [] Advetorial
