SULAWESI SELATAN – Upaya pemulihan fasilitas demokrasi di Sulawesi Selatan memasuki babak baru. PT Hutama Karya (Persero) resmi memulai rehabilitasi dua gedung strategis Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar setelah penandatanganan kontrak rehabilitasi dan rekonstruksi pada Kamis (11/12/2025) di Makassar.
Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Anugrah, dan EVP Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra, disaksikan Kepala Balai PBPK Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan, Kepala Satuan Kerja M. Yamin, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi M. Jabir, serta Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi. Melalui langkah ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan gedung negara yang terdampak dinamika sosial di daerah.
Kepala Balai PBPK Sulawesi Selatan, Baskoro Elmiawan, menegaskan bahwa rehabilitasi ini menjadi momentum penting bagi keberlangsungan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Gedung DPRD dianggap vital karena menjadi pusat pengambilan keputusan publik. “Kami berharap proyek rehabilitasi ini dapat segera memasuki tahap pelaksanaan setelah seluruh persiapan teknis dan administrasi selesai, sehingga aktivitas dewan dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Ruang lingkup pekerjaan mencakup pembenahan total pada elemen arsitektur, mulai lantai, plafon, dinding, kusen, hingga atap dan fasad. Penataan ruang akan disusun ulang agar hubungan antar-ruang ruang kerja, ruang fraksi, ruang rapat, hingga area publik lebih efisien dan mudah diakses. Ruang rapat utama dan ruang komisi dirancang lebih luas dan fleksibel untuk mengakomodasi rapat kerja dan sesi dengar pendapat dengan masyarakat.
Pada Kompleks DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung Utama empat lantai serta gedung tower sepuluh lantai akan menjadi fokus aktivitas legislasi. Di sekitar area itu, bangunan penunjang seperti gedung aspirasi, kantin, gudang listrik, dan pos jaga juga akan diperbaiki. Sementara di DPRD Kota Makassar, penataan diarahkan untuk memulihkan fungsi gedung sebagai ruang pelayanan publik yang nyaman dengan perhatian pada alur sirkulasi pengunjung, pemisahan zona publik dan area kerja, serta kualitas fasilitas layanan.
Hutama Karya juga mengintegrasikan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk perencanaan detail, sehingga potensi benturan pekerjaan konstruksi dapat terdeteksi lebih awal. Selain itu, pemindaian LiDAR akan digunakan untuk memperbarui data kondisi eksisting bangunan sehingga intervensi perbaikan dapat ditentukan secara tepat dan presisi.
Dari sisi keselamatan, Hutama Karya menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) serta sistem pemantauan internal HK Shield yang memastikan standar keamanan lapangan berjalan ketat. Mulai dari pengelolaan risiko kecelakaan, pengawasan area konstruksi, hingga kesiapsiagaan darurat. Sistem proteksi kebakaran dan pengawasan area juga akan ditingkatkan untuk memastikan gedung lebih siap menghadapi dinamika aktivitas masyarakat.
Total rehabilitasi mencakup puluhan ribu meter persegi luasan bangunan dua DPRD tersebut. Gedung Utama empat lantai DPRD Provinsi Sulsel memiliki luas sekitar 6.700 meter persegi, disusul tower sepuluh lantai serta bangunan penunjang lainnya yang menjadi fasilitas operasional.
Pekerjaan mencakup tahap persiapan, penyusunan lanjutan DED, arsitektur, MEP, tata udara, fire alarm, sound system, hingga special lighting. Dengan cakupan tersebut, pemulihan tak hanya menyentuh tampilan fisik, tetapi juga sistem utilitas yang menjadi fondasi kenyamanan dan keamanan gedung.
Dalam kesempatan terpisah, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa penugasan ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan untuk memperkuat layanan publik di daerah. Rehabilitasi ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan kerja legislatif yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi wakil rakyat serta masyarakat.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengerjakan pembangunan proyek ini. Hutama Karya akan memastikan bahwa pengerjaan akan dilakukan dengan standar kualitas dan mutu terbaik, serta tepat waktu. Untuk itu, mohon dukungan penuh dari seluruh pihak agar proyek pembangunan fasilitas publik yang sangat penting ini dapat berjalan lancar,” tutup Mardiansyah. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan