Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tekanan besar setelah pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mencapai Rp6 triliun. Kondisi ini memaksa seluruh OPD menyesuaikan prioritas program, merasionalisasi anggaran, dan mengevaluasi kembali seluruh rencana pembangunan.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa hampir semua sektor terdampak. “Dengan pemotongan TKD hingga Rp6 triliun, hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi. Termasuk pokok-pokok pikiran anggota dewan yang selama ini dijanjikan kepada masyarakat melalui reses, konsekuensinya banyak yang terhambat,” ujarnya usai Rapat Paripurna Ke-48, Senin (01/12/2025).
Meski demikian, Subandi menekankan bahwa program prioritas tetap dijalankan, terutama di sektor pendidikan. “Untuk Samarinda, janji-janji prioritas tetap dijalankan, khususnya program Gratis Pol. Kuotanya tidak dikurangi, meski sektor lain harus menyesuaikan,” jelasnya.
Program lain seperti Jos Pol mengalami pengurangan karena pemerataan anggaran. “Semua OPD harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” tambah Subandi.
Selain itu, DPRD Kaltim menyambut positif rute internasional baru Bandara APT Pranoto menuju Kuala Lumpur. Subandi menilai kehadiran rute ini akan meningkatkan kunjungan wisata dan membuka peluang ekonomi baru bagi Samarinda. “Infrastruktur dan perhotelan sudah memadai, tapi transportasi, akomodasi, dan destinasi wisata harus terus ditingkatkan agar pengunjung merasa puas,” ujarnya.
Subandi juga mengapresiasi program Wali Kota dalam menata ikon-ikon kota seperti Pasar Pagi, Masjid Raya, Citra Niaga, dan Teras Samarinda, yang dinilai menambah daya tarik kota sekaligus mendukung pariwisata.
Terkait penanganan banjir, Subandi menekankan bahwa pengerukan Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus menjadi prioritas utama. “Keduanya penting, hanya saja biaya pengerukan Mahakam jauh lebih besar. Program Walikota melalui pembangunan folder di hulu Karang Mumus masuk akal karena dampak banjir terbesar berasal dari sana,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmen untuk tetap menjaga program prioritas pendidikan, mendukung pengembangan pariwisata, dan mendorong solusi penanganan banjir, meski menghadapi keterbatasan fiskal yang signifikan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Nursiah
