Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti berbagai persoalan layanan dasar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/02/2026).
Juru Bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, memaparkan laporan hasil reses masa sidang I tahun 2026 yang dilaksanakan pada 25 Januari hingga 1 Februari 2026. Dalam kegiatan tersebut, para anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim.
Dalam penyampaiannya, La Ode Nasir menyebutkan bahwa hasil reses mencatat beragam persoalan di berbagai sektor strategis. Aspirasi masyarakat mencakup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, sosial dan pemberdayaan ekonomi, pertanian, perikanan, dan peternakan, kesehatan, keagamaan dan ketahanan keluarga, hingga pariwisata dan kelembagaan masyarakat.
“Dari hasil kegiatan reses tersebut, kami mencatat sejumlah permasalahan dan aspirasi masyarakat di berbagai sektor yang dapat dirangkum dalam beberapa bidang utama, mulai dari infrastruktur dan lingkungan hidup hingga penguatan kelembagaan masyarakat,” ujar La Ode.
Ia menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kaltim masih memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan dan fasilitas umum, serta penanganan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Tidak hanya itu, dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga menjadi sorotan. Warga berharap adanya bantuan sarana produksi, akses permodalan, serta pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKS mencatat masih perlunya peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. Pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana sekolah, serta akses pendidikan yang lebih merata di daerah terpencil menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.
“Dari hasil kegiatan reses tersebut kami mencatat sejumlah permasalahan dan aspirasi masyarakat di berbagai sektor yang dapat dirangkum, yakni bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi, bidang pertanian, perikanan dan peternakan, bidang kesehatan, bidang keagamaan dan ketahanan keluarga, serta bidang pariwisata dan kelembagaan masyarakat,” kata La Ode.
Selain sektor ekonomi dan layanan dasar, masyarakat juga menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan ketahanan keluarga. Program pembinaan keagamaan serta dukungan terhadap lembaga kemasyarakatan dinilai penting untuk menjaga harmoni sosial di tengah dinamika pembangunan daerah.
La Ode menegaskan bahwa seluruh hasil reses tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim. Dokumen ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.
“Secara umum hasil reses menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim masih memprioritaskan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir, pemberdayaan ekonomi, dukungan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan nilai keagamaan dan ketahanan keluarga. Hasil ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD,” tegas La Ode.
Mengakhiri penyampaiannya, ia berharap laporan tersebut dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
“Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam usulan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh Kaltim,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme resmi DPRD dalam menyampaikan hasil kerja legislator kepada publik sekaligus memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam agenda pembangunan daerah tahun berjalan maupun perencanaan tahun 2027. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
