Seminar internasional di Jakarta menilai konflik Iran, AS, dan Israel mempercepat pergeseran menuju tatanan dunia multipolar.
JAKARTA – Seminar internasional yang digelar oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” dan Global Thinkers Institute (GTI) di Jakarta menyimpulkan bahwa konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel berpotensi mempercepat lahirnya tatanan dunia baru yang bersifat multipolar, meskipun di tengah dampak destruktif yang ditimbulkan.
Seminar yang menghadirkan para duta besar dan pakar internasional tersebut menyoroti dinamika geopolitik global, mulai dari konflik kawasan Timur Tengah hingga perubahan keseimbangan kekuatan dunia.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menyampaikan bahwa negaranya secara konsisten mengedepankan jalur diplomasi dalam merespons konflik yang terjadi.
Ia mengungkapkan bahwa Rusia telah memveto upaya militer AS dan Israel untuk membuka Selat Hormuz. Selain itu, ia menegaskan dukungan Rusia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.
Pandangan berbeda disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang mengkritik narasi media internasional terkait konflik tersebut. Ia meminta masyarakat Indonesia tidak mudah menerima informasi yang dinilai sepihak.
Boroujerdi menegaskan bahwa Iran merupakan korban agresi, bukan pelaku. Ia menyebut negaranya menggunakan hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara AS dan Israel dinilai melanggar hukum internasional dengan mengabaikan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB serta Resolusi 3314 Majelis Umum PBB.
Direktur Global Thinkers Institute, Muhammad Ma’ruf, menilai konflik tersebut bersifat eksistensial bagi Iran. Namun, ia melihat adanya perubahan besar dalam tatanan global.
Menurutnya, sistem dunia yang selama ini didominasi satu kekuatan (unipolar) mulai runtuh, membuka jalan bagi sistem multipolar. Ia juga menyinggung tokoh seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai simbol pendekatan lama yang dinilai tidak lagi relevan.
Para ahli dalam forum tersebut juga menyoroti aspek ekonomi global. Mereka menilai penguatan kerja sama dalam kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) serta proyek Koridor Transportasi Utara–Selatan (International North–South Transport Corridor/INSTC) dan upaya de-dollarisasi menjadi indikator pergeseran kekuatan ekonomi dunia.
Ketegangan geopolitik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dinilai justru memberikan dorongan strategis bagi proyek-proyek tersebut, sekaligus mempercepat perubahan struktur ekonomi global.
Tim Anderson menilai dominasi AS dan Israel mengalami penurunan signifikan di mata dunia. Ia berpendapat meningkatnya solidaritas global terhadap Iran berpotensi mempercepat kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, pakar Mukhtahid Hashem melihat konflik yang terjadi sebagai perebutan kendali atas wilayah strategis yang menghubungkan tiga benua. Ia menyebut pengaruh North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Timur Tengah kian melemah, digantikan model perlawanan baru berbasis ideologi kemerdekaan kolektif.
Sorotan juga datang dari pakar Indonesia, Asep Kamaluddin dan Rizki Hikmawan, yang mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip politik luar negeri “bebas aktif”.
Menurut mereka, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian Patroli Organisasi Timur Tengah (BOP) dinilai secara tidak langsung menempatkan Indonesia dalam kubu tertentu. Mereka mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, seminar tersebut menyimpulkan bahwa konflik yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran, meskipun menimbulkan penderitaan, justru mempercepat lahirnya tatanan dunia baru yang lebih setara. Sistem multipolar yang berkembang dinilai membuka peluang bagi terciptanya keadilan global, termasuk bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. []
Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan