Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Upaya penanganan banjir di kawasan Ampal kembali menjadi perhatian serius Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Permasalahan banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi dinilai membutuhkan langkah konkret dan terukur, terutama melalui percepatan pembebasan lahan untuk mendukung program normalisasi Sungai Ampal.
Normalisasi sungai tersebut direncanakan mencakup kawasan Ampal Hulu hingga Ampal Hilir. Program ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko genangan yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, serta menimbulkan kerugian ekonomi warga.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menyiapkan proses pembebasan lahan sebagai tahapan awal sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
“Kami sudah minta ke Dinas PU terkait pembebasan lahan di Sungai Ampal, baik Ampal Hulu maupun Ampal Hilir. Itu memang harus dilakukan agar penanganan banjir bisa maksimal,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (24/02/2026).
Menurut Yusri, tanpa pembebasan lahan yang tuntas, rencana normalisasi sungai akan sulit direalisasikan secara optimal. Pembebasan lahan menjadi kunci agar pelebaran sungai dapat dilakukan sesuai perencanaan teknis yang telah disusun pemerintah kota.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk keseluruhan proyek penanganan Sungai Ampal diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,3 triliun. Angka tersebut mencakup pekerjaan konstruksi fisik, penataan bantaran sungai, hingga pembebasan lahan yang saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. “Masih ada beberapa titik yang perlu dibebaskan, dan kita juga masih melihat apakah ada yang berpotensi menjadi kendala atau tidak,” jelasnya.
Beberapa kendala yang berpotensi muncul antara lain persoalan kepemilikan lahan, nilai ganti rugi, hingga keberadaan bangunan warga di sepanjang bantaran sungai. Karena itu, DPRD meminta agar proses inventarisasi dan pendataan dilakukan secara cermat untuk menghindari konflik di kemudian hari.
Apabila proyek tersebut terealisasi, Sungai Ampal direncanakan akan dinormalisasi dengan lebar mencapai sekitar 40 hingga 50 meter. Konsep ini mengacu pada penataan Sungai Sepinggan yang sebelumnya dinilai berhasil mengurangi risiko banjir di kawasan sekitarnya.
“Harapannya Sungai Ampal bisa seperti Sungai Sepinggan, dengan lebar sekitar 40 sampai 50 meter, sehingga bisa menangani banjir di Ampal Hulu dan Ampal Hilir,” tambah Yusri.
Normalisasi dengan pelebaran alur sungai diyakini dapat meningkatkan kapasitas tampung air secara signifikan saat hujan deras. Selain itu, penataan bantaran sungai juga diharapkan mampu memperbaiki tata ruang kawasan, menciptakan lingkungan yang lebih tertib, serta meminimalkan potensi penyempitan alur akibat bangunan liar.
Komisi III menargetkan proses pembebasan lahan dapat mulai dianggarkan pada 2027. Meski demikian, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan fiskal daerah serta penyelesaian berbagai aspek teknis dan administratif yang saat ini tengah dikaji.
“Kita dorong agar pembebasan lahannya bisa mulai dianggarkan tahun 2027. Memang masih harus dihitung dan disiapkan, tapi ini menjadi prioritas karena menyangkut penanganan banjir,” tegasnya.
DPRD menilai penanganan Sungai Ampal merupakan proyek strategis yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Kawasan Ampal Hulu dan Ampal Hilir termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang cukup tinggi. Setiap musim hujan, genangan air kerap menghambat arus lalu lintas dan aktivitas warga.
Karena itu, koordinasi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk memastikan perencanaan berjalan matang. Selain aspek anggaran, perencanaan teknis, analisis dampak lingkungan, serta pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak juga harus menjadi perhatian.
Dengan adanya dorongan percepatan pembebasan lahan, DPRD berharap proyek normalisasi Sungai Ampal dapat segera memasuki tahap implementasi. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proyek ini diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Ampal secara berkelanjutan. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
