AS Tuduh Pejabat Irak Alihkan Minyak untuk Kepentingan Iran

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Wakil Menteri Perminyakan Irak dan sejumlah pemimpin milisi pro-Iran karena diduga mengalihkan hasil penjualan minyak untuk mendukung jaringan Teheran.

WASHINGTON DC – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperluas tekanan terhadap jaringan pro-Iran di Irak dengan menjatuhkan sanksi kepada Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, beserta sejumlah pemimpin milisi yang dituding terlibat dalam pengalihan penjualan minyak untuk mendukung kepentingan Teheran dan kelompok proksinya.

Sanksi tersebut diumumkan oleh Kantor Pengawasan Aset-Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS. Dalam pernyataannya, OFAC menilai praktik pengalihan minyak itu telah dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan serta mendukung jaringan terorisme.

Pemerintah AS menuduh Ali Maarij Al-Bahadly bersama para pemimpin milisi pro-Iran mengeksploitasi sektor energi Irak demi keuntungan rezim Iran. Langkah Washington itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap aliran dana yang diduga digunakan kelompok bersenjata di Timur Tengah.

Dalam keterangannya, OFAC menyebut aktivitas tersebut berpotensi melemahkan stabilitas Irak karena pendapatan dari sektor minyak diduga dialihkan untuk kepentingan kelompok milisi bersenjata. Pemerintah AS juga menegaskan akan terus memantau jalur distribusi minyak yang dicurigai terkait dengan pendanaan kelompok proksi Iran.

Kebijakan sanksi ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama terkait pengaruh Iran terhadap kelompok milisi di Irak. Washington selama ini menuding Teheran menggunakan jaringan milisi untuk memperluas pengaruh politik dan militernya di kawasan.

Informasi mengenai sanksi tersebut sebagaimana dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Jumat, (08/05/2026), serta diberitakan Detikcom pada hari yang sama. Pemerintah Irak hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan maupun langkah sanksi yang dijatuhkan AS tersebut. []

Redaksi1