Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab PPU meraih kategori “Baik” dalam Pengukuran IPKD TA 2024 tahun ukur 2025 dan menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berdampak bagi masyarakat.
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meraih kategori “Baik” dalam Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tahun ukur 2025.
Capaian itu mengemuka saat Pemkab PPU mengikuti rapat Pengukuran IPKD yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (18/06/2026). Rapat tersebut diikuti dari Ruang Rapat Bupati PPU lantai tiga oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU Hadi Saputro bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda PPU Chairul Rozikin.
Kegiatan itu dihadiri 38 pemerintah daerah berpredikat baik serta dua pemerintah daerah partisipan dari regional Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Papua yang mencatat nilai indeks tertinggi.
Pengukuran IPKD merupakan instrumen pemerintah pusat untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU Hadi Saputro mengatakan, pengukuran IPKD tidak hanya menjadi alat ukur capaian, tetapi juga bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah PPU dapat memperoleh masukan dan pembelajaran dari daerah lain yang memiliki capaian indeks tinggi, sehingga dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan,” kata Hadi.
Hadi mengungkapkan, PPU tahun ini berhasil memperoleh kategori “Baik” dalam pengukuran IPKD. Capaian tersebut melengkapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, setelah memperoleh opini WTP secara berturut-turut, tahun ini kita kembali mendapatkan nilai dengan kategori baik dalam pengukuran IPKD. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang kita jalankan berada pada jalur yang tepat dan terus mengalami peningkatan,” sambungnya.
Meski demikian, Hadi menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat Pemkab PPU berpuas diri. Menurutnya, predikat yang diperoleh harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, terutama dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), hanya enam daerah yang berhasil masuk kategori tersebut, termasuk PPU. “Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan hasil pengukuran IPKD, indikator penilaian, serta berbagai aspek yang masih memerlukan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Forum itu juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari daerah yang berhasil meraih capaian indeks tertinggi.
Keikutsertaan PPU dalam rapat evaluasi IPKD menunjukkan komitmen Pemkab PPU untuk tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
