Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Menaker Yassierli mendorong serikat pekerja mengambil peran strategis dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja mampu menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan industri.
JAKARTA – Serikat pekerja dan serikat buruh didorong memperluas perannya dalam meningkatkan kompetensi anggota agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri. Peran tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, organisasi pekerja tidak cukup hanya memperjuangkan pemenuhan hak-hak anggotanya, tetapi juga perlu terlibat aktif dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja. Langkah itu dapat dilakukan melalui program pelatihan, pelatihan ulang atau reskilling, serta peningkatan keterampilan atau upskilling secara terarah dan berkelanjutan.
Menurut Yassierli, peningkatan kapasitas pekerja menjadi kebutuhan mendesak karena dunia industri terus berubah seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi. Tenaga kerja tidak hanya memerlukan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan masa depan atau future skills yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, sebagaimana dilansir Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa, (23/06/2026).
Yassierli menjelaskan, pemerintah terus memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya menghadapi besarnya jumlah angkatan kerja dan dinamika ekonomi global. Kebijakan tersebut perlu didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi pekerja.
Selain mengembangkan pelatihan kerja, Kemnaker memperkuat perlindungan pekerja, pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, serta sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi. Pengembangan sistem itu ditujukan untuk memperluas akses terhadap informasi lowongan dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.
Menaker Yassierli juga mendorong perubahan pola hubungan industrial dari hubungan kerja yang sekadar harmonis menjadi kemitraan strategis antara pekerja dan perusahaan. Kemitraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus memperkuat kesejahteraan pekerja.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” kata Yassierli.
Sementara itu, Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menilai pemerintahan Prabowo memiliki peluang untuk mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state. Peluang tersebut, menurut dia, sangat bergantung pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Said Iqbal.
Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing sekaligus menciptakan hubungan industrial yang mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan bersama. []
Redaksi
