Kepala Daerah Diminta Waspada, Mendagri Soroti OTT Bupati Lombok Barat

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat mendorong Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menghindari tindak pidana korupsi.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperkuat integritas dan menghindari praktik korupsi menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Lalu Ahmad Zaini. Pemerintah berharap kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah agar menjalankan tugas sesuai aturan.

Tito mengatakan setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, berbagai langkah pencegahan telah dilakukan pemerintah pusat, namun kepatuhan individu tetap menjadi faktor utama untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Kembali ke integritas masing-masing orang,” kata Tito.

Ia berharap penindakan yang dilakukan terhadap Bupati Lobar dapat menjadi bahan introspeksi bagi kepala daerah lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

“Jadi, saya berharap dengan adanya OTT-OTT, kepala daerah termasuk di Lombok (Lombok Barat) ini, kepala daerah lainnya, agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi,” ungkap Tito, sebagaimana diberitakan Metrotvnews, Selasa (21/07/2026).

Tito juga menyampaikan keprihatinannya atas kembali terjadinya OTT terhadap kepala daerah. Menurutnya, pemerintah telah berupaya memperkuat sistem pencegahan melalui berbagai program, mulai dari retret kepala daerah, pembekalan, hingga pembenahan sistem keuangan yang lebih transparan.

“Masih terjadi juga (kepala daerah terjaring OTT),” ujar Tito.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Bupati Lobar pada Senin (20/7). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang, termasuk Lalu Ahmad Zaini yang saat ini berstatus sebagai terperiksa. Kasus tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. []

Redaksi08