Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Distribusi seragam sekolah Program Gratispol di Kaltim tertunda karena sejumlah sekolah belum menuntaskan pendataan peserta didik baru dan masih ditemukan kesalahan dalam pemilihan jenis paket bantuan.
SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui distribusi bantuan seragam sekolah melalui Program Gratispol pada tahun ajaran baru 2026 mengalami keterlambatan akibat pendataan peserta didik baru di sejumlah sekolah belum rampung. Disdikbud Kaltim memastikan keterlambatan itu bukan disebabkan oleh proses pengadaan barang.
Sekretaris Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadhan mengatakan, sejumlah satuan pendidikan belum menyerahkan data lengkap peserta didik baru. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran paket seragam kepada siswa penerima bantuan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kami menggunakan sistem yang diperbaiki agar tidak terjadi persoalan seperti pada tahun-tahun sebelumnya saat menggunakan sistem online,” ujar Rahmat kepada awak media saat ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (27/07/2026).
Rahmat menjelaskan, Disdikbud Kaltim telah memperbaiki sistem pendataan Program Gratispol untuk meminimalkan kendala yang terjadi pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, terutama persoalan dalam pengelolaan data secara daring.
Selain keterlambatan pengiriman data, Disdikbud Kaltim menemukan sejumlah kesalahan dalam pengisian data oleh pihak sekolah dan peserta didik. Kesalahan itu antara lain berupa ketidaksesuaian identitas penerima dengan jenis paket seragam yang dipilih dalam sistem.
Sistem pendataan menyediakan tiga kategori bantuan, yakni paket seragam untuk siswa laki-laki, perempuan berjilbab, dan perempuan tidak berjilbab. Namun, masih ditemukan penerima yang memilih jenis paket tidak sesuai dengan identitasnya.
“Ke depan akan kami perbaiki lagi. Kemungkinan rekan-rekan di sekolah belum membaca petunjuk secara detail saat memilih paket. Padahal tersedia tiga tipe pilihan, yaitu seragam perempuan tidak berjilbab, perempuan berjilbab, dan seragam laki-laki,” jelasnya.
Rahmat mengatakan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah proses distribusi bantuan selesai. Disdikbud Kaltim juga berencana bekerja sama dengan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) se-Kaltim untuk memproyeksikan jumlah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).
Proyeksi tersebut diperlukan agar jumlah calon penerima bantuan dapat diketahui sejak awal. Dengan data yang lebih akurat, pengadaan dan distribusi perlengkapan sekolah pada tahun berikutnya diharapkan dapat dilakukan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
“Tentu kami akan melakukan evaluasi setiap tahun. Rencananya kami akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memprediksi jumlah siswa SMP yang akan melanjutkan ke SMA serta SMK, Insya Allah mulai tahun depan proyeksi jumlah siswa tersebut sudah dapat dilakukan karena selama ini kendala utamanya berada pada data yang disampaikan pihak sekolah,” kata Rahmat.
Disdikbud Kaltim memastikan komponen bantuan Program Gratispol tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setiap siswa penerima tetap mendapatkan satu paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam, sepatu, tas, serta perlengkapan penunjang lainnya. Perbaikan pendataan dan koordinasi dengan sekolah diharapkan dapat mencegah keterlambatan serupa serta mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak pada tahun ajaran berikutnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
