Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Borneo Forum ke-10 di Kalsel pada 2027 diarahkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret untuk mendorong hilirisasi, keberlanjutan, investasi, dan penguatan posisi petani dalam industri sawit Kalimantan.
BALIKPAPAN – Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menjadi tuan rumah Borneo Palm Oil Forum (Borneo Forum) ke-10 pada 2027. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel menargetkan forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret untuk mempercepat transformasi, hilirisasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Penetapan Kalsel sebagai tuan rumah ditandai dengan penyerahan panji Borneo Forum ke-10 dari Ketua Umum (Ketum) GAPKI Eddy Martono kepada Ketua GAPKI Kalsel Eddy S. Binti pada penutupan Borneo Forum ke-9 di Hotel Platinum Balikpapan, Jumat (07/08/2026).
Eddy S. Binti mengatakan, Kalsel memiliki posisi strategis untuk menjadi tuan rumah karena mempunyai potensi industri kelapa sawit yang mencakup perkebunan rakyat, perusahaan perkebunan, pengolahan, hingga peluang pengembangan industri hilir.
“Borneo Forum ke-10 bukan hanya sebagai agenda seremonial, tetapi sebagai momentum untuk menunjukkan potensi Kalimantan Selatan sekaligus membahas solusi konkret bagi pengembangan sawit yang berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” kata Eddy dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (11/08/2026).
Menurut Eddy, pengalaman dan dinamika industri kelapa sawit di Kalsel dapat menjadi bagian penting dalam pembahasan pembangunan industri sawit di Pulau Kalimantan. Transformasi dan hilirisasi dinilai tetap menjadi agenda utama di tengah semakin kompleksnya tantangan industri tersebut.
“Kami ingin forum ini membahas bagaimana sawit Kalimantan dapat naik kelas, bukan hanya sebagai komoditas bahan baku, tetapi menjadi bagian dari industri yang menghasilkan nilai tambah, energi, produk turunan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain hilirisasi, Borneo Forum ke-10 akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu strategis, antara lain keberlanjutan, biodiesel, perubahan kebijakan perdagangan global, ketertelusuran, penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta tuntutan pasar internasional.
Tema besar forum karena itu diarahkan pada transformasi industri sawit Kalimantan menuju industri yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bernilai tambah, dengan petani ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses transformasi.
Eddy menegaskan, keberhasilan Borneo Forum ke-10 tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah peserta maupun tingginya level narasumber yang hadir, tetapi dari dampak dan tindak lanjut yang dihasilkan setelah forum berakhir.
Bagi petani, GAPKI Kalsel berharap forum tersebut mampu memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS), memperluas akses teknologi, pembiayaan, dan legalitas, serta membangun kemitraan yang sehat antara petani dan perusahaan.
Sementara itu, bagi pelaku industri, Borneo Forum diharapkan membuka peluang investasi, memperkuat hilirisasi, memperluas pasar, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, petani, lembaga keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Yang paling penting, kami ingin Borneo Forum 10 memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan pelaku industri di Kalimantan Selatan,” katanya.
Eddy menilai tantangan industri sawit pada masa mendatang akan semakin kompleks. Hilirisasi harus terus dikembangkan agar nilai tambah komoditas kelapa sawit tidak berhenti pada produk primer.
Biodiesel juga dinilai memiliki posisi penting karena industri sawit tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekspor, tetapi juga berperan dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Pada saat yang sama, tuntutan terhadap aspek keberlanjutan semakin tinggi. Industri sawit dituntut memenuhi berbagai persyaratan berkaitan dengan lingkungan, ketertelusuran, tata kelola, hak pekerja, dan aspek sosial.
“Jangan sampai regulasi keberlanjutan justru menjadi beban yang tidak proporsional bagi petani. Pemerintah dan industri perlu memastikan bahwa petani mendapatkan pendampingan dan akses agar mampu memenuhi tuntutan pasar global,” tegas Eddy.
Untuk menyukseskan Borneo Forum ke-10, GAPKI Kalsel juga mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tidak hanya terbatas pada fasilitasi penyelenggaraan kegiatan.
GAPKI Kalsel mendorong forum tersebut menjadi momentum untuk merumuskan langkah dan kebijakan konkret dalam pengembangan industri kelapa sawit di Kalsel.
“Kami berharap ada forum tindak lanjut yang mempertemukan pemerintah daerah, GAPKI, petani, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun rekomendasi yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Sejumlah persoalan yang dinilai perlu ditindaklanjuti mencakup peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, penguatan kemitraan, percepatan legalitas dan kepastian usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, hilirisasi, serta penguatan investasi sektor sawit.
GAPKI Kalsel berharap Borneo Forum ke-10 tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan agenda bersama, rekomendasi kebijakan, dan tindak lanjut yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh petani maupun pelaku industri.
“Kami ingin Borneo Forum ke-10 menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri sawit di Indonesia. Sawit harus tumbuh bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi nilai tambah, keberlanjutan, daya saing dan kesejahteraan petani,” kata Eddy.
Sementara itu, Ketum GAPKI Eddy Martono berharap penyelenggaraan Borneo Forum ke-10 di Kalsel pada 2027 dapat berlangsung lebih baik dibandingkan Borneo Forum ke-9 yang digelar di Kalimantan Timur (Kaltim).
Eddy Martono berharap estafet penyelenggaraan tersebut menjadi momentum bagi GAPKI Kalsel untuk menghadirkan forum yang semakin kuat dan strategis serta mampu memberikan manfaat nyata bagi perkembangan industri kelapa sawit di Pulau Kalimantan. []
Penulis: Irwanto S | Penyunting: Nursiah
