Damkar Sulit Hubungi BPBD, Bupati Kutim Perintahkan Semua Posko Aktif

Pemkab Kutim memperkuat posko, jalur komunikasi, personel, dan armada penanganan karhutla setelah Damkar mengungkap kendala koordinasi di tengah sekitar 25 kejadian kebakaran lahan dalam dua pekan terakhir.

KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim mengaktifkan seluruh posko dan jalur komunikasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kutim mengungkap kendala koordinasi di tengah penanganan sekitar 25 kebakaran lahan dalam dua pekan terakhir.

Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kantor BPBD Kutim, Senin (24/08/2026). Penguatan kesiapsiagaan dinilai mendesak seiring ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño serta meningkatnya risiko karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta sejumlah organisasi masyarakat.

Persoalan koordinasi lapangan mengemuka setelah Kepala Bidang (Kabid) Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kutim Sugio mempertanyakan nomor kontak resmi BPBD yang dapat segera dihubungi ketika terjadi kebakaran lahan.

“Nomor yang bisa dihubungi pada saat ada kebakaran lahan itu nomor berapa? Karena terus terang kami juga bingung. Begitu masyarakat lapor ada kebakaran, ditunjukkan foto dan lokasinya, kami tidak bisa memberikan informasi balik,” ungkap Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kutai Timur, Sugio.

Sugio menyebut dalam dua pekan terakhir Damkar Kutim telah menangani sekitar 25 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah, antara lain Sangatta, Muara Wahau, Muara Ancalong, Sangatta Selatan, dan Sangkulirang. Namun, menurut dia, petugas masih menghadapi kesulitan menentukan pejabat BPBD yang dapat dihubungi secara cepat ketika kejadian berlangsung.

“Kami hubungi kabidnya, sekretarisnya, posisi mereka mungkin sedang di luar. Jadi kapan menghubungi? Pas kejadian,” tuturnya.

Selain jalur komunikasi, Sugio menyoroti kondisi sejumlah pos dan unit BPBD di beberapa kecamatan, termasuk Muara Bengkal dan Sangkulirang, yang dinilai belum terawat dan belum berfungsi optimal saat keadaan darurat. Ia mencontohkan kebakaran rumah di Teluk Pandan, ketika petugas disebut baru tiba lebih dari 45 menit setelah laporan diterima hingga bangunan berbahan kayu telanjur hangus.

“Mohon juga dari teman-teman BPBD, nomor teman-teman sudah saya sebar ke masing-masing pos Damkar, tetapi tidak bisa dihubungi,” keluhnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ardiansyah langsung memerintahkan BPBD Kutim memastikan seluruh posko, termasuk di tingkat kecamatan, kembali aktif dan dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan karhutla.

“Hari ini saya perintahkan BPBD aktifkan semua. Jangan sampai ada yang tidak aktif,” tegas Ardiansyah.

Kepala BPBD Kutim Sulastin memastikan komando penanganan karhutla tetap berada di bawah koordinasi BPBD. Menurut dia, pembagian regu telah dilengkapi nomor kontak aktif, sementara komunikasi lintas sektor dilakukan melalui grup yang melibatkan camat, Komando Rayon Militer (Koramil), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Komandan Distrik Militer (Dandim), hingga pemerintah desa.

“Kami punya tim dan grup WhatsApp lintas sektoral. Semua camat, Koramil, Kapolsek, hingga desa tergabung di situ, termasuk Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Jadi semua laporan masuk ke sana,” terangnya.

Sulastin mengakui kondisi sejumlah pos karhutla di tingkat kecamatan belum optimal. Karena itu, BPBD meminta seluruh unsur terkait, termasuk Damkar Kutim dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), terlibat dalam operasional pos di kecamatan.

Penguatan posko menjadi bagian dari langkah antisipasi yang diperintahkan Ardiansyah menghadapi ancaman karhutla. Ia meminta posko utama maupun posko kecamatan beroperasi secara berkelanjutan, memperkuat komunikasi dengan Manggala Agni, serta meningkatkan koordinasi rutin dengan seluruh camat dan Kepala Desa (Kades) melalui pertemuan daring.

Ardiansyah mengatakan sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar) telah diselimuti kabut asap akibat karhutla. Kutim, kata dia, harus melakukan mitigasi sejak dini agar kondisi serupa tidak berkembang di daerah tersebut.

“Meskipun hari ini barangkali titik api itu ada, tapi saya tetap mengatakan bahwa Kutai Timur siap untuk mengantisipasi dampak daripada meluasnya titik api, kemudian asap, dan sebagainya,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap titik api, sekecil apa pun, segera ditangani sebelum meluas. Masyarakat diminta sementara tidak membakar sampah atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar karena aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran dan terdeteksi sebagai titik api oleh satelit pemantau.

“Diharapkan sekecil apa pun asap, sekecil apa pun api yang ada, itu tolong untuk segera dipadamkan,” ujarnya.

Menurut Ardiansyah, kesiapsiagaan penanganan karhutla di Kutim juga telah dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk pemasangan baliho posko utama sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta baliho berisi ajakan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Ardiansyah turut meminta media berkoordinasi dengan posko utama BPBD Kutim dalam menyampaikan perkembangan titik api. Koordinasi diperlukan agar informasi kepada publik mengikuti perkembangan penanganan di lapangan dan tidak menimbulkan kesan bahwa kondisi karhutla tidak mengalami perubahan.

Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi risiko paparan asap. Imbauan tersebut terutama berkaitan dengan tingginya paparan yang dapat dialami petugas ketika melakukan penanganan kebakaran di lapangan.

Dari sisi sumber daya, penanganan karhutla di Kutim didukung personel lintas sektor. Perseroan Terbatas (PT) Kaltim Prima Coal (KPC) menyiapkan 67 personel, sedangkan PT Pamapersada Nusantara (PAMA) menyiapkan 17 personel. Damkar Kutim mengerahkan 183 personel, sementara Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon-Manubar menyiapkan sekitar 7 hingga 18 personel.

Selain tenaga, dukungan penanganan meliputi lima unit pos pemantauan dari unsur terkait serta 26 unit kendaraan pemadam. Sarana tersebut disiapkan untuk mempercepat mobilisasi petugas apabila terjadi kebakaran di wilayah rawan.

BPBD Kutim juga tengah mempercepat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahaan tambang dan perkebunan sebagai payung hukum bagi keterlibatan armada swasta dalam penanganan karhutla.

“Kami sedang merancang surat ke semua perusahaan perkebunan. Selama ini sudah banyak yang berkoordinasi dengan kami untuk mitigasi, sosialisasi, dan bekerja sama dengan BPBD,” pungkas Sulastin.

Pengaktifan posko, pembenahan jalur komunikasi, keterlibatan perusahaan, serta kesiapan personel dan armada diharapkan dapat mempercepat respons ketika titik api ditemukan sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi karhutla yang lebih luas dan menimbulkan kabut asap di Kutim. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah