MPR Minta Mitigasi Bencana Diperkuat Sejak Dini

Ibas menilai bencana dapat mengganggu keselamatan warga sekaligus melumpuhkan transportasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi sehingga mitigasi perlu diperkuat sejak sebelum kejadian.

JAKARTA – Ancaman bencana di berbagai wilayah Indonesia dinilai tidak hanya menyangkut keselamatan warga, tetapi juga berpotensi mengganggu transportasi, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi dinilai menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi risiko kebencanaan.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan pemerintah, masyarakat, dan parlemen agar tidak menjadikan penanganan bencana semata-mata sebagai respons setelah kejadian. Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana menjadi salah satu ukuran penting dalam melindungi masyarakat.

“Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi bencana. Negara yang kuat adalah negara yang siap menghadapi bencana dan mampu melindungi rakyatnya,” kata Ibas dalam keterangannya, Senin (7/9) sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (08/09/2026).

Ibas menilai dampak bencana dapat meluas dari kerusakan bangunan dan infrastruktur hingga menghambat berbagai aktivitas masyarakat. Gangguan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan sosial dan pergerakan perekonomian di wilayah terdampak.

“Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik. Transportasi terganggu, pendidikan terganggu, aktivitas ekonomi terganggu. Dan yang paling penting, keselamatan masyarakat terancam,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah terjadinya sejumlah bencana dan ancaman kebencanaan di berbagai daerah. Ibas menyinggung gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran kawasan adat di Nusa Tenggara Barat (NTB), kekeringan di sejumlah wilayah Jawa, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga disebut menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki tingkat risiko kebencanaan yang tinggi. Kondisi tersebut, menurut Ibas, membutuhkan kesiapan yang tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi dibangun sejak tahap sebelum bencana.

“Mari kita ingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Kita menyaksikan gempa di NTT, kebakaran kawasan adat di NTB, kekeringan di sejumlah wilayah Jawa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta berbagai bencana lainnya,” ucap dia.

Penguatan mitigasi dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul ketika bencana melanda. Kesiapan pemerintah dan masyarakat juga diperlukan agar gangguan terhadap pelayanan publik, mobilitas warga, kegiatan pendidikan, serta kegiatan ekonomi dapat ditekan.

Sebagai lembaga parlemen, MPR juga dinilai memiliki peran dalam mengawal kebijakan pemerintah agar sistem perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana terus diperkuat. Pengawasan tersebut diperlukan supaya langkah mitigasi tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diterapkan secara nyata di daerah.

Ibas meminta masyarakat dan parlemen ikut mengawal pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat dan terpadu. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan perlindungan warga menjadi bagian dari perencanaan, bukan hanya dilakukan setelah korban dan kerusakan muncul.

“Kita harus terus mengawal pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan,” kata dia.

Penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena bencana dapat memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan. Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih mampu mengurangi risiko korban, kerusakan, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi. []

Redaksi08