Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penyaluran bantuan beras periode Juli-September 2026 menyasar 13.880 PBP di enam kecamatan dan 43 desa, dengan validasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
KAYONG UTARA – Sebanyak 13.880 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Kayong Utara (Kayong Utara) menjadi sasaran penyaluran bantuan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara menilai validasi data penerima menjadi faktor penting agar bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga miskin, dan kelompok rentan yang memenuhi kriteria.
Program bantuan itu mencakup enam kecamatan dan 43 desa. Penerima berasal dari kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4, sehingga ketepatan data menjadi perhatian utama dalam proses penyaluran.
Upaya memperbaiki akurasi data dilakukan melalui Sosialisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras periode Juli, Agustus, dan September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Praja, Sukadana, pada Senin (14/09/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara Erwin Sudrajat mengatakan persoalan data selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Ketidakakuratan data berpotensi membuat bantuan tidak diterima oleh warga yang semestinya menjadi sasaran.
“Jika kita melihat ke belakang, salah satu permasalahan utama yang paling sering muncul adalah data Penerima Bantuan Pangan. Ketidakakuratan data menyebabkan bantuan sering kali dirasa tidak tepat sasaran,” ujar Erwin, sebagaimana diberitakan Pontianak Post, Senin (14/09/2026).
Menurut Erwin, pembenahan data tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menentukan efektivitas program pemerintah. Data yang akurat diperlukan agar bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penerima.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” katanya.
Sosialisasi tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, camat, kepala desa, serta pihak lain yang berkepentingan dalam penyaluran bantuan. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus memudahkan proses pencocokan dan validasi data penerima di tingkat wilayah.
Dengan jumlah penerima mencapai 13.880 PBP, pembenahan data dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi bantuan pangan berjalan efektif. Pemerintah daerah berharap koordinasi hingga tingkat desa dapat memperkecil potensi kesalahan sasaran dan memastikan bantuan beras diterima warga yang benar-benar membutuhkan. []
Redaksi 03
