Kaltara Siapkan Strategi Hadapi APBD 2027 yang Terbatas

Pemprov Kaltara akan memprioritaskan program yang berdampak besar bagi masyarakat dan memperkuat kolaborasi untuk menjaga pembangunan di tengah keterbatasan APBD 2027.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan pola pengelolaan anggaran yang lebih selektif untuk menghadapi ruang fiskal yang terbatas pada 2027. Belanja daerah akan diarahkan pada program yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat, sementara kegiatan yang tidak mendesak akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Denny Harianto mengatakan keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah mengubah cara menentukan program, bukan menghentikan pembangunan. Prinsip money follow priority akan digunakan untuk memastikan anggaran mengikuti kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Denny saat memimpin apel pagi gabungan di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/9/2026). Ia menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga diperlukan penentuan skala prioritas yang lebih ketat.

“ Kita harus melihat mana yang menjadi prioritas dan memberikan dampak besar. Anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk mendukung program-program tersebut,” tegasnya, sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Senin, (21/9/2026).

Menurut Denny, pendekatan money follow priority menempatkan prioritas pembangunan sebagai dasar dalam menentukan alokasi anggaran. Dengan demikian, keterbatasan fiskal dapat dihadapi melalui pemilihan program yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Program yang dianggap kurang mendesak atau tidak masuk dalam prioritas pembangunan akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Sebaliknya, kegiatan yang memberikan manfaat lebih luas akan mendapat perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.

Denny juga mengingatkan bahwa program berdampak tidak selalu identik dengan kebutuhan biaya yang besar. Ia mencontohkan Misi Dagang dan Investasi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kaltara yang sebelumnya digelar di Hotel Tarakan Plaza.

Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi mencapai Rp2,5 triliun. Menurut Denny, capaian itu menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi dapat menghasilkan dampak ekonomi yang besar tanpa seluruh bebannya harus bertumpu pada APBD.

“Hal inilah yang patut kita contoh bahwa sesuatu yang besar bukan berarti kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar juga,” ujar Denny.

Ia berharap pola kolaborasi tersebut dapat diterapkan dalam berbagai program pembangunan Kaltara. Upaya itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ketika pemerintah daerah harus bekerja dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Denny juga meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas. Ia menekankan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran pemerintah untuk berhenti bergerak menjalankan agenda pembangunan.

“Jaga kesehatan, jaga semangat dan jaga kekompakan. Kita akan menemui titik tersulit, tapi jangan pernah berhenti. Cerita hebat sedang kita mulai,” tutupnya. []

Redaksi 03