Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Malaysia memulai tahap pertama program pemulangan sukarela dengan mengirim 1.476 warga Myanmar kembali ke negara asal sebagai bagian dari rencana pemulangan 5.000 orang secara bertahap.
KUALA LUMPUR – Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga Myanmar pada Selasa (29/09/2026) melalui tahap pertama program pemulangan sukarela yang dirancang secara bertahap. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Malaysia dan Myanmar untuk memulangkan sekitar 5.000 warga Myanmar dari negara tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia sebelumnya menetapkan 29 September sebagai jadwal pemulangan kelompok pertama. Sebanyak 1.476 orang yang telah menyatakan kesediaan kembali ke negara asal masuk dalam tahap awal program tersebut. Pemerintah Malaysia menyatakan proses dilakukan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama pemerintah Myanmar.
Pelaksanaan pemulangan menggunakan dua kapal perang dan satu kapal rumah sakit milik Angkatan Laut Myanmar. Penetapan jadwal dilakukan setelah koordinasi antara KDN, Kementerian Luar Negeri, Majelis Keamanan Nasional, dan Kementerian Pertahanan Malaysia dengan mempertimbangkan kebutuhan logistik serta koordinasi kedua negara.
Program tersebut menjadi bagian dari pendekatan Malaysia untuk menangani persoalan warga Myanmar yang berada di negara itu, baik yang berstatus pengungsi maupun warga yang masih menjalani proses verifikasi. KDN mencatat lebih dari 10.000 warga Myanmar berada di depot tahanan imigrasi, tetapi pemerintah menegaskan angka tersebut tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai pengungsi.
Selain pemulangan, Malaysia menjalankan Program Dokumen Pendaftaran Pelarian (DPP) untuk melakukan verifikasi identitas, kewarganegaraan, status imigrasi, klaim sebagai pengungsi, serta latar belakang keamanan. Sebanyak 4.008 warga Myanmar, terutama dari kelompok etnis Rohingya, diarahkan mengikuti mekanisme pendaftaran tersebut.
Pemerintah Malaysia menyebut lebih dari 95 persen populasi pengungsi di negara tersebut berasal dari Myanmar, termasuk Rohingya, Chin, Karen, dan Mon. Pemerintah juga menempatkan komunikasi diplomatik dengan Myanmar sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan tersebut secara bertahap.
Namun, pelaksanaan pemulangan memunculkan perhatian dari lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia. Badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) serta sejumlah kelompok hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran karena kondisi Myanmar masih dipengaruhi konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik setelah kudeta militer 2021.
Pemerintah Malaysia menyatakan program pemulangan dilakukan secara sukarela dan menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah Myanmar. Tahap pertama tersebut menjadi awal dari rencana pemulangan sekitar 5.000 warga Myanmar secara bertahap, sementara proses verifikasi dan pendaftaran terhadap warga lainnya terus berlangsung. []
Redaksi 03
