Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 ini cukup melegakan wakil rakyat asal daerah tersebut, Veridiana Huraq Wang. Meskipun begitu wakil rakyat yang duduk di Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tetap merasa alokasi anggaran pembangunan di tahun 2023 masih timpang.
Hal tersebut disampaikan Veridiana, sapaan akrab wanita kelahiran Muara Muntai, 09 Februari 1966 saat bertatap muka dengan para pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) dalam sebuah agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu (20/12/2022).
Yang melegakan, kata Veridiana, adalah adanya item kegiatan Sungai Palu di Mahulu dalam APBD TA 2023 ini sebesar Rp25 miliar. “Namun perlu ada redesign yang benar-benar perlu diperhatikan mengingat sungai tersebut memiliki arus deras. Arusnya deras sekali dan cukup lebar, jadi apakah harus menggunakan belly bentang panjang karena jika menggunakan tiang-tiang khawatir tekanan arus deras menghantanm tiang tersebut,” ungkap Ketua Komisi III ini.
Selain itu ada juga peningkatan fasilitas bandara di Mahulu yang juga terdapat alokasi anggaran di APBD 2023, yakni untuk pembangunan sisi darat bandara. Veridiana berharap semoga peningkatan kualitas bandara tersebut terus berlanjut sehingga bisa mendekatkan Mahulu dengan perkotaan. Pembangunan bandara sendiri untuk sisi udara menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sehingga sampai adanya anggaran muncul untuk sisi darat bandara maka menurut saya ini ada lampu hijau dari kementerian, tinggal bagaimana berjuang mendapatkan sisi udaranya. Yang saat ini sisi darat, apakah itu gedungnya, ataukah jalan menuju ke bandara. Kalau mereka sampai berani menetapkan lokasi, berarti sudah ada lampu hijau dari kementerian,” kata Veridiana.
Kepada wartawan, Veridiana menilai bahwa porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 masih terlihat pincang. Artinya Kaltim terdapat 10 kabupaten/kota namun yang paling banyak ke Talisayan, Kabupaten Berau. “Kita bisa memahami karena perlu segera diselesaikan, kepalang tanggung karena sudah dikerjakan menggunakan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan tuntasnya anggaran 2023, tahun 2024 diarahkan ke daerah tertinggal, terutama Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” papar anggota dewan yang juga duduk di Badan Anggaran DPRD Kaltim ini. []
Penulis: Fajar Hidayat | Penyunting: Hadi Purnomo
