Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan 18 tuntutan masyarakat, mulai dari BBM, tarif air bersih, pariwisata, hingga konflik agraria, akan dikawal melalui langkah dan koordinasi lintas pihak.
BERAU – Sebanyak 18 tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Berau menjadi agenda yang akan dikawal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau setelah Bupati Berau Sri Juniarsih bertemu langsung dengan massa pada puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Berau, Selasa (15/09/2026). Sejumlah persoalan yang dibahas mencakup ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih, pengembangan pariwisata, hingga konflik agraria.
Pertemuan berlangsung setelah upacara peringatan hari jadi. Bupati bersama Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Berau menemui massa yang berada di ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan seluruh tuntutan disimak secara langsung untuk mengetahui persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia memastikan 18 tuntutan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi akan dikawal agar memiliki tindak lanjut.
“Kemarin saya duduk bareng dengan Aliansi Masyarakat Berau, dengan Pak Wabup dan jajaran Forkopimda. Ada 18 tuntutan yang disampaikan, dan saya dengar satu per satu bukan cuma dibaca,” tegas Sri Juniarsih.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah distribusi BBM. Pemkab Berau terus berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina untuk menyesuaikan kuota dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pemkab Berau juga akan mendorong penerapan harga eceran tertinggi agar perbedaan harga BBM di tingkat konsumen dapat ditekan.
Persoalan tarif air bersih turut menjadi bagian dari pembahasan. Sri Juniarsih mengatakan penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pelanggan.
“Untuk tarif PDAM, saya paham air bersih itu kebutuhan dasar. Penyesuaian akan bertahap, dimulai dari pelanggan niaga, dan untuk yang tidak mampu kita upayakan subsidi silang,” ungkapnya.
Pada sektor pariwisata, Pemkab Berau menempatkan penguatan infrastruktur dasar sebagai bagian dari prioritas. Pengembangan sektor tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan promosi, tetapi juga peningkatan jaringan komunikasi di kawasan wisata, penyediaan air bersih, serta penanganan abrasi yang mengancam wilayah pesisir.
Penguatan pariwisata juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha wisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan destinasi. Pelaku usaha lokal didorong agar turut memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas wisatawan di Berau.
Sementara itu, persoalan konflik agraria akan ditindaklanjuti melalui pengumpulan dan verifikasi data. Sri Juniarsih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan dokumen dan informasi terkait agar dapat diperiksa bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang.
“Untuk konflik agraria, pintu saya terbuka. Sampaikan langsung datanya, kita verifikasi bersama OPD terkait.
18 tuntutan ini saya catat semua, dan akan saya kawal sampai ada tindak lanjut nyata,” tegasnya.
Rangkaian respons tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Berau akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui sejumlah jalur, mulai dari koordinasi dengan lembaga dan perusahaan terkait hingga verifikasi persoalan di tingkat daerah. Tindak lanjut atas 18 tuntutan tersebut selanjutnya menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat berujung pada langkah konkret. []
Redaksi 03
