Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Komisi II siap menampung hasil pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Siapa pun dapat turut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah dan DPRD Kaltim siap menjadi tempat sharing data dan informasi. Data dan informasi yang diberikan tentu akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi legislatif.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II Nidya Listiyono saat berbincang dengan para kuli warta di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, baru-baru ini (09/01/2023). Ia menanggapi kritikan yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pokja 30 yang menyebut telah terjadi pemborosan terhadap belanja anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Kaltim.
Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, pihak DPRD Kaltim akan selalu welcome dengan aduan dan informasi yang disampaikan masyarakat. “Nanti teman-teman atau siapa pun yang sudah ada data-data terkait penggunaan anggaran di Pemprov bisa di-share ke kita,” kata wakil rakyat kelahiran Madiun, 29 September 1990 yang duduk di kursi legislatif dari daerah pemilihan Kota Samarinda.
Meskipun siap menerima pengaduan dan informasi yang diberikan masyarakat, pihaknya belum dapat memberikan komentar apa pun, karena pihak yang paling berkompeten dalam memeriksa keuangan Pemprov Kaltim adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, untuk menanggapi persoalan yang menjadi kritikan Pokja 30, maka pihaknya akan terlebih dahulu meminta data hasil audit BPK RI.
Dengan hasil audit BPK, maka penilaian terhadap tudingan pemborosan anggaran akan lebih proporsional dan berkeadilan. Pihak Komisi I DPRD Kaltim pun tidak akan sungkan untuk memberikan masukan dan saran ke Pemprov Kaltim. Sehingga berkaitan dengan kritikan terhadap permasalahan penggunaan anggaran, pihaknya belum dapat berkomentar lebih jauh.
“Kalau bicara Pokja 30, pertama kita lagi menunggu data dari BPK, sehingga nanti bicaranya komprehensif. Untuk sekarang saya tidak bisa komen terlebih dahulu, karena data-data yang disampaikan, saya belum menerima langsung, tapi saya lagi minta dengan BPK, supaya data tersebut bisa di sampaikan ke kita,” terang anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim ini.
“Kita nanti akan melihat apakah anggaran tersebut memang digunakan ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Tentu kita akan beri masukan kepada Pemprov agar anggarannya lebih dimasukkan ke kemaslahatan masyarakat,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini. []
Penulis: Fajar Hidayat | Penyunting: Hadi Purnomo
