Bahas Renstra Untuk Tingkatkan PAD

SAMARINDA – Komisi  II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3 Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda, baru-baru ini (09/01/2023),

RDP itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD kaltim Nidya Listiyono dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Strategis (Renstra) di sektor perindustrian dan koperasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. Dalam pembahasannya, RDP terlebih dahulu mengevaluasi penyerapan anggaran kegiatan Disperindagkop dan UKM Kaltim tahun anggaran 2022.

Menurut Nidya Listiyono, serapan anggaran program kegiatan Disperindagkop dan UKM Kaltim tahun 2022 lalu baru mencapai mencapai 86 persen. Sayangnya, informasi  itu disampaikan pihak Disperindagkop dan UKM dalam bentuk lisan, tidak secara tertulis. “Dalam rapat tadi dari Disperindagkop hanya menyampaikan secara argumentatif serapan anggaran masih sekitar 86 persen, artinya serapan anggaran belum mencapai 100 Persen,” ungkap wakil rakyat dari Partai Golongan Karya (Golkar) asal daerah pemilihan Kota Samarinda ini kepada wartawan.

Anggota dewan kelahiran Madiun 29 September 1980 ini meminta kepada para pejabat Disperindagkop dan UKM Kaltim untuk memperbaharui data program dan serapan anggaran di tahun 2022 secara tertulis. “Kita meminta data tertulis mengenai capaian program dan serapan anggaran di tahun 2022 agar pembahasan bisa lebih terukur,” kata pria yang akrab disapa Tiyo ini.

Selain itu, informasi seputar permasalahan dan kendala yang dialami Disperindagkop dan UKM Kaltim dalam pelaksanaan program tahun anggaran lalu juga diminta laporannya. Setelah laporan tersebut disiapkan, pihak Komisi II akan kembali menggelar pertemuan dengan Disperindagkop dan UKM Kaltim. “Kita akan melakukan RDP kembali, sembari dinas terkait melengkapi data tertulis yang dibutuhkan,” katanya.

Menurut Tiyo, RDP juga bertujuan untuk meningkatkan PAD Kaltim, tetapi juga dalam rangka mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) Kaltim yang dalam dua tahun terakhir diterpa bencana sosial. “Dinas ini kan lebih kaitannya dengan ekonomi, sebagai Komisi II DPRD Kaltim tentu kami akan support UMKM di Kaltim sehingga bisa tumbuh dan berkembang,” pungkas anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim ini. []

Penulis: Fajar Hidayat | Penyunting: Hadi Purnomo