APDESI dan DPRD Kukar Desak Pemerataan Pembangunan

KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kecamatan Loa Kulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan oleh sejumlah desa di wilayah tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong, pada Selasa (22/07/2025).

Dalam forum tersebut, berbagai persoalan mendasar disampaikan langsung oleh pihak APDESI. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara tegas menyoroti buruknya kondisi jalan di Kecamatan Loa Kulu. Ia menyebutkan bahwa jalur dari Loh Sumber ke Sungai Payang hingga ke arah jembatan mengalami kerusakan parah dan menyulitkan mobilitas warga. Bahkan, di kawasan Jonggon hingga Margahayu, sejumlah jalan nyaris terputus akibat longsor.

“Banyak ketimpangan pembangunan antar kecamatan, Loa Kulu merupakan salah satu contoh nyatanya. Di sana, masih banyak jembatan semi permanen yang dilalui oleh alat berat. Seharusnya, jembatan tersebut itu sudah dipermanenkan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Yani menilai, aspirasi yang disampaikan oleh APDESI mencerminkan pentingnya dorongan agar pembangunan dilakukan secara merata.

“Kalau tiap kecamatan diberikan anggaran Rp 25 sampai dengan Rp 50 miliar per tahun, itu akan menjadi bentuk nyata pemerataan pembangunan. Kecamatan yang selama ini anggarannya besar bisa untuk dikurangi, sedangkan yang kecil seperti Loa Kulu bisa untuk ditingkatkan,” ungkapnya.

Dari hasil peninjauan DPRD Kukar, diketahui bahwa Kecamatan Loa Kulu selama ini minim mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Menyikapi hal itu, DPRD mengusulkan agar ke depan diterapkan standar minimal anggaran bagi setiap kecamatan sebagai bentuk pemerataan dan keadilan fiskal.

Melalui forum RDP ini, DPRD Kukar berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan anggaran dan pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud secara menyeluruh. []

Penulis: Rudi Harahap | Penyunting: Rasidah