Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Musibah banjir yang kembali melanda hampir seluruh wilayah Kota Samarinda, ditambah dengan insiden tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa di beberapa titik, termasuk Kelurahan Lempake, kembali memicu keprihatinan publik. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, mengingatkan pentingnya evaluasi komprehensif dan tindakan preventif dari Pemerintah Kota Samarinda untuk menghadapi bencana alam dan cuaca ekstrem yang kian sering terjadi.
Menurut Andriansyah, penanganan bencana selama ini lebih banyak bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah kejadian buruk muncul. “Kita sering kali baru bergerak ketika bencana sudah terjadi, seperti lubang di jalan yang dibiarkan sampai menimbulkan korban, baru ada tindakan perbaikan,” ujarnya.
Politikus dari Partai Demokrat tersebut menekankan bahwa pola pikir ini harus segera beralih ke pendekatan yang lebih proaktif dan antisipatif. Bersama dengan dinas terkait, DPRD telah mulai menyusun rencana strategis untuk menghadapi potensi risiko bencana secara lebih komprehensif. “Ke depan, perencanaan harus mengantisipasi risiko yang ada, tidak hanya mencari solusi jangka pendek setelah bencana terjadi,” tegasnya.
Selain banjir yang merata, tanah longsor menjadi bencana serius yang juga merenggut nyawa dan merusak infrastruktur. Salah satunya adalah longsor di sekitar proyek pembangunan Terowongan Samarinda, tepatnya di area inlet terowongan yang sempat menimbulkan kerusakan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kondisi terowongan tersebut, Andriansyah meminta agar isu tersebut tidak dimanfaatkan untuk memunculkan spekulasi yang justru memperburuk suasana. “Kita tidak ingin informasi yang salah membuat masyarakat takut dan enggan menggunakan terowongan, padahal anggaran besar telah dialokasikan untuk proyek ini,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan penyampaian data teknis yang akurat oleh pemerintah sebagai langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Masyarakat harus diyakinkan bahwa terowongan dibangun dengan standar teknis yang ketat. Rasa takut harus dilawan dengan informasi yang jelas dan penguatan infrastruktur di lapangan,” pungkasnya.
Kondisi terkini ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD untuk memperbaiki sistem mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur agar dampak bencana alam dapat diminimalkan di masa mendatang.
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: M. Reza Danuarta
