Pemkab PPU menandatangani BAST lahan pembangunan SNT di Kecamatan Babulu sambil mengawal penyelesaian sertifikasi sebelum penandatanganan NPHD dan dimulainya pembangunan.
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) selangkah lebih dekat merealisasikan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Babulu setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (30/07/2026).
BAST ditandatangani Bupati PPU Mudyat Noor di Hotel Episode Gading Serpong, Tangerang. Penandatanganan tersebut menjadi tahapan administratif sebelum penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Tahapan BAST lebih dahulu ditempuh karena sertifikasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan SNT masih dalam proses penyelesaian di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Mudyat menyatakan penandatanganan BAST menjadi tonggak awal pembangunan pusat pendidikan berstandar nasional di PPU sekaligus menunjukkan kesiapan Pemkab PPU mendukung program strategis pemerintah pusat di bidang pendidikan.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan penandatanganan BAST sebagai tahapan penting menuju pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten PPU. Kami siap terus mengawal seluruh proses administrasi, termasuk penyelesaian sertifikasi lahan, agar pembangunan dapat segera dimulai sesuai jadwal,” kata Mudyat.
Menurutnya, keberadaan SNT diharapkan memperluas kesempatan bagi anak-anak PPU untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa harus menempuh pendidikan di luar daerah.
“Kami berharap Sekolah Nasional Terintegrasi nantinya mampu melahirkan generasi muda PPU yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan siap menyongsong perkembangan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan sukses,” tambahnya.
Penetapan PPU sebagai salah satu calon lokasi prioritas pembangunan SNT Tahun 2026 sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kemendikdasmen di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang, pada 10–12 Juni 2026.
Forum tersebut dibuka Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto. PPU ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi prioritas setelah melewati proses asesmen dan verifikasi lapangan.
Dalam forum itu, Mudyat menegaskan kesiapan Pemkab PPU menjadikan program tersebut sebagai sarana pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari seluruh kecamatan.
“Kami menyambut baik Program Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Kabupaten PPU siap menjadi salah satu daerah percontohan. Sasaran utama kami adalah memastikan anak-anak berprestasi di setiap kecamatan, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar secara gratis,” tegasnya.
Mudyat menilai pembangunan SNT tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan modern, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut diharapkan mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah serta mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Dirjen PAUD, Dikdas, dan PNFI Gogot Suharwoto menyatakan keberhasilan program SNT membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan koordinasi lintas sektor, bukan sekadar pembangunan sarana fisik.
“SNT bukan sekadar program pembangunan infrastruktur fisik, melainkan komitmen bersama lintas waktu dan lintas sektor. Pemerintah daerah berperan sebagai penggerak dan mitra strategis yang menjembatani kolaborasi serta membangun sinergi dalam menjawab tantangan pendidikan di wilayahnya,” jelasnya.
SNT merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia untuk memperluas dan memeratakan akses pendidikan berkualitas di berbagai daerah. Di PPU, fasilitas pendidikan tersebut direncanakan dibangun di Kecamatan Babulu.
Penandatanganan BAST turut dihadiri sejumlah Dirjen dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen beserta jajarannya, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, Kepala Badan Bank Tanah, serta sekitar 30 bupati dan wali kota dari daerah yang menjadi lokasi pembangunan SNT. Pemkab PPU berharap penyelesaian sertifikasi dan tahapan administrasi lainnya dapat dipercepat agar pembangunan sekolah segera dimulai sesuai jadwal. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan