Dana Rp100 Juta Per Komunitas Dinilai Perlu Kajian Mendalam

KUTAI KARTANEGARA – Perdebatan terkait alokasi dana Rp100 juta per komunitas yang dimuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menuai sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Akbar Haka. Ia menilai, program tersebut harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Akbar menjelaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pedoman utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan yang berisi visi dan misi kepala daerah. Salah satu agenda besar dalam RPJMD kali ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam.

“Kita ini sangat bergantung pada DBH. Kalau DBH collapse, APBD kita akan stuck. Karena itu, dalam RPJMD dimasukkan sektor-sektor baru sebagai penopang ekonomi,” ujarnya, Rabu (12/08/2025).

Ia mendukung langkah pemerintah daerah yang ingin mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, Akbar mengingatkan agar mekanisme penyaluran dana Rp100 juta per komunitas tidak dilakukan sembarangan. Menurutnya, tanpa proses seleksi yang matang, kebijakan itu justru berisiko tidak efektif.

“Saya ibaratkan, kita memberi motor balap 1000 cc kepada orang yang tidak bisa balapan. Pilihannya dua: dia kecelakaan atau motornya teronggok. Jadi harus ada proses mengkurasi agar tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai solusi, Akbar menawarkan skema berbeda, yakni mengalokasikan dana untuk program sertifikasi profesi. Ia berpendapat, sertifikasi akan memberikan manfaat lebih nyata dan berkelanjutan bagi komunitas kreatif di Kukar.

“Kalau diberikan dalam bentuk beasiswa atau sertifikasi, manfaatnya lebih terasa. Mereka bisa bersaing secara profesional, bukan hanya menerima uang tanpa keahlian yang memadai,” jelasnya.

Politikus muda itu juga menyinggung peluang besar sektor pariwisata Kukar seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kedatangan IKN akan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru sehingga Kukar harus menyiapkan destinasi wisata yang mampu menarik pengunjung.

“Dengan IKN datang, kita harus siapkan diri. Potensi wisata Kukar besar, dan itu sudah mulai masuk dalam perencanaan jangka menengah,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah