Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Polemik hak kepemilikan lapak pedagang Pasar Tangga Arung, Tenggarong, kembali mencuat setelah muncul keluhan meski sebagian pedagang telah melunasi retribusi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, menegaskan dirinya siap mengawal persoalan tersebut di forum resmi dewan demi kepastian nasib para pedagang.
Desman mengungkapkan keresahan muncul karena hingga kini belum ada jaminan penempatan lapak baru bagi pedagang yang sudah membayar. “Ini tentu jadi perhatian kami,” ujarnya, Jumat (01/08/2025).
Menurutnya, persoalan ini berkaitan dengan ranah kerja Komisi I dan Komisi II DPRD Kukar. Namun demikian, ia menegaskan tak akan tinggal diam karena menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Secara teknis memang lintas komisi, tapi saya tidak akan tinggal diam. Ini soal keadilan dan kejelasan bagi pedagang,” tegasnya.
Desman juga menyoroti mekanisme pembayaran retribusi yang menimbulkan keraguan. Sejumlah pedagang hanya menerima potongan kertas tanpa kop resmi sebagai bukti pelunasan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pungutan, terlebih nilai yang dikeluarkan mencapai belasan juta rupiah.
Ia menekankan perlunya transparansi pemerintah daerah dalam setiap kebijakan penataan ulang pasar, termasuk soal prosedur administrasi pembayaran dan kepastian hak pedagang. Menurutnya, kejelasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Semua ini akan kami tanyakan dan bahas secara terbuka agar tidak ada asumsi negatif di lapangan,” jelasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut berharap pembahasan di DPRD dapat menghadirkan solusi yang adil, di mana kepentingan pedagang tetap diperhatikan tanpa mengabaikan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan sampai mereka sudah bayar, tapi masih waswas soal tempat usaha mereka sendiri,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
