Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA- Pakistan menegaskan diplomasi menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan ketegangan yang terjadi dengan India saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Keadilan Pakistan, Aqeel Malik Sahib, saat ditemui di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta.
Menteri Aqeel menyampaikan bahwa Pakistan tengah mempertimbangkan berbagai opsi hukum yang dapat ditempuh terhadap serangan India di wilayah sipil Pakistan. “Semua opsi hukum ada di atas meja,” ujarnya.
Salah satu perhatian Menteri Aqeel adalah pernyataan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, yang berasal dari India. Ajay menyebutkan bahwa perjanjian terkait sungai Indus dan anak-anak sungainya yang menjadi sumber utama kehidupan 240 juta warga Pakistan tidak dapat ditangguhkan. Perjanjian tersebut merupakan dokumen hukum internasional yang telah bertahan melalui tiga perang antara kedua negara dan difasilitasi oleh Bank Dunia pada 1960-an.
“Jalan hukum berdasarkan perjanjian itu jelas ada. Namun, India memilih untuk menangguhkan secara sepihak,” kata Menteri Aqeel. Menurutnya, tidak ada ketentuan penangguhan dalam perjanjian tersebut, sehingga tindakan India bertentangan dengan hukum dan norma internasional.
Meskipun demikian, Pakistan memilih menempuh jalur diplomasi. “Kami memilih diplomasi daripada hal lain saat ini. Dunia telah menyaksikan sikap dan perilaku kami selama berbagai insiden,” tegas Menteri Aqeel. Ia berharap dalam beberapa hari ke depan proses dialog dapat mengarah pada penyelesaian masalah.
Terkait serangan di Kashmir, Pakistan sudah mengambil tindakan dan menawarkan penyelidikan netral kepada India. Namun, hingga kini tidak ada respons dari India. “Kami menawarkan penyelidikan internasional yang independen untuk mengungkap serangan teroris ini, namun India belum memberikan tanggapan,” jelasnya.
Menteri Aqeel meminta India bersikap terbuka agar masyarakat internasional dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.[]
Redaksi12
