DPRD Awasi Implementasi Program Kukar Idaman

KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan perlunya penyampaian visi dan misi secara cepat dari Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, pasca pelantikan resmi. Langkah ini dianggap penting untuk menentukan arah pembangunan dan memastikan janji kampanye dapat diimplementasikan secara nyata.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menekankan bahwa penyusunan arah pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2030. Menurutnya, dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program kerja pemerintah.

“Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik segera menyusun arah pembangunan daerah dan dipaparkan ke DPRD yang tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025-2030,” kata Ahmad Yani, di DPRD Kukar, Kamis (26/06/2025).

Ahmad Yani menambahkan, koordinasi yang intensif dengan seluruh OPD juga menjadi kunci agar program-program yang tertuang dalam visi-misi dapat terealisasi secara maksimal. Menurutnya, evaluasi mendalam terhadap kinerja OPD perlu dilakukan agar setiap program berjalan sesuai target.

“Ini menjadi koreksi Kepala Daerah, sehingga nantinya perangkat daerah dapat menjalankan program Kukar Idaman Terbaik secara maksimal,” ujarnya.

DPRD Kukar menyoroti adanya OPD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga capaian program masih belum maksimal. Ahmad Yani berharap Kepala Daerah dapat melihat secara rinci penyebab ketidakefisienan tersebut, apakah disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) atau dukungan anggaran yang kurang memadai.

“Kepala Daerah ini harus bisa mengetahui penyebab kurang maksimalnya kinerja perangkat daerah, apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tak bisa bekerja atau kurangnya dukungan anggaran. Persoalan ini harus menjadi evaluasi,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan kabinet dan pemetaan SDM di lingkungan pemerintahan. Dengan penempatan yang tepat, kinerja OPD diharapkan dapat meningkat dan program pembangunan dapat dijalankan lebih efektif.

“Kami berharap, sinergi antara Pemerintah daerah dan DPRD Kukar terus berjalan dengan baik. Sehingga pembangunan di Kukar juga sesuai dengan program yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Selain itu, DPRD menegaskan dukungan terhadap program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan. Menurut Ahmad Yani, selama program menyasar kepentingan publik, DPRD akan memberikan persetujuan penuh.

“Contoh program memberantas kemiskinan, tak terjadi ketimpangan pembangunan dan lainnya, itu kita setujui selagi berhubungan dengan masyarakat luas,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kepala daerah sekaligus mendorong terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari DPRD Kukar sebagai lembaga pengawas dan fasilitator. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah