Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Rencana pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat untuk menyalurkan dana publik hingga Rp3 miliar per koperasi menuai kekhawatiran dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim). Meski dinilai ambisius dan menjanjikan penguatan ekonomi rakyat, program ini dinilai belum siap dari sisi teknis dan kelembagaan.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengemukakan bahwa implementasi program ini berisiko besar jika tidak diiringi sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. “Kalau memang jumlahnya mencapai Rp3 miliar per koperasi, ini bisa jadi sumber masalah kalau tidak ditangani secara profesional dan tertib,” ujar Sapto, Sabtu (28/06/2025).
Politisi Partai Golkar itu menyoroti potensi kerentanan tata kelola koperasi di tingkat lokal, merujuk pada pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa yang kerap menuai persoalan, meskipun hanya melibatkan dana sekitar Rp1 miliar. “Kalau dana desa saja sering jadi persoalan, bagaimana dengan koperasi yang tiga kali lipat lebih besar nominalnya?” tambahnya.
Sapto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap koperasi yang akan terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, pendampingan serius dan proses seleksi yang ketat menjadi keharusan agar dana publik tidak disalahgunakan. Ia menegaskan, “Jangan hanya sekadar formalitas demi penyerapan anggaran.”
Lebih lanjut, Sapto memperingatkan agar perangkat desa tidak merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi demi menghindari konflik kepentingan dan memastikan pengawasan berjalan objektif. Ia juga mengingatkan bahwa koperasi peserta program harus mengadopsi prinsip pengelolaan yang sepadan dengan lembaga keuangan modern meliputi transparansi laporan keuangan, sistem pengendalian internal yang kuat, serta adanya audit independen secara berkala.
“Kalau memang belum siap, sebaiknya program ini ditunda atau ditinjau ulang. Jangan sampai niat membantu rakyat justru menjadi beban baru,” pungkasnya.
Program Koperasi Merah Putih sejatinya mengusung misi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Namun, tanpa fondasi tata kelola yang kokoh dan akuntabilitas yang terjamin, pelaksanaannya dikhawatirkan justru menciptakan masalah baru di lapangan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
