Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kota Balikpapan menilai proses seleksi usulan dalam RKPD belum transparan sehingga menyulitkan pengawasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, menyoroti lemahnya transparansi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dinilai belum mampu menampilkan secara rinci usulan masyarakat yang benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Nelly, paparan yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan selama ini masih bersifat umum dan tidak memberikan kejelasan terkait proses seleksi usulan dari tingkat bawah, mulai dari rukun tetangga (RT), kelurahan, hingga kecamatan. Hal tersebut dinilai menyulitkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menjawab pertanyaan masyarakat.
“Dari dulu sampai sekarang, yang kami terima hanya gambaran besar. Padahal kami ingin tahu, dari sekian usulan di kelurahan atau RT, berapa yang benar-benar masuk dan diprioritaskan,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).
Ia menjelaskan, secara mekanisme, usulan pembangunan disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, tidak adanya keterbukaan data terkait proses penyaringan hingga tingkat kota membuat alur seleksi tersebut sulit ditelusuri.
“Ketika warga bertanya, kami juga tidak bisa memastikan. Dari sekian usulan di kecamatan, berapa yang ‘nyantol’ di kota, itu tidak terlihat jelas,” katanya.
Nelly menambahkan, seluruh hasil reses anggota DPRD memang dipastikan masuk ke dalam SIPD. Namun, tidak semua usulan tersebut dibahas atau disetujui dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Semua usulan kami input. Tapi nanti yang dibahas di KUA-PPAS itu belum tentu semuanya. Kalau saya masukkan 30 usulan, bisa jadi hanya sebagian kecil yang direalisasikan,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah apabila tidak disertai transparansi indikator prioritas yang digunakan Pemkot Balikpapan dalam menentukan program pembangunan.
Selain berdampak pada kinerja DPRD, minimnya keterbukaan juga dinilai memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Warga yang telah menyampaikan aspirasi melalui berbagai tahapan kerap tidak mengetahui tindak lanjut dari usulan mereka.
“Kalau tidak ada kejelasan, masyarakat bisa merasa aspirasinya tidak diperjuangkan. Padahal prosesnya ada, hanya saja tidak transparan,” tegasnya.
Di sisi lain, Nelly juga mendorong penguatan program berbasis sosial, khususnya yang menyasar anak-anak dan keluarga. Salah satu program yang telah direalisasikan yakni penyediaan alat permainan edukatif di rumah ibadah ramah anak, seperti yang diterapkan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Bukit Benuas.
Program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Ia juga mengaitkan program tersebut dengan upaya penurunan angka stunting, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor gizi, tetapi juga pola asuh dan stimulasi perkembangan anak.
“Sekarang banyak anak terlalu dini terpapar gadget. Ini bisa berdampak pada perkembangan, termasuk keterlambatan bicara. Kita coba alihkan ke permainan edukatif,” ujarnya.
Ke depan, ia berencana memperluas program serupa ke rumah ibadah lintas agama, termasuk komunitas Hindu dan Katolik, sebagai bagian dari penguatan konsep Kota Layak Anak di Balikpapan.
Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan untuk membuka data lebih rinci terkait proses seleksi usulan dalam RKPD, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. “Minimal kami tahu indikatornya apa, kenapa usulan A diterima dan B tidak. Itu penting untuk akuntabilitas,” pungkasnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
