DPRD Kukar Desak Otorita IKN Pastikan Anggaran untuk Wilayah Terdampak

KUTAI KARTANEGARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Wakil Bupati Rendi Solihin melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (07/10/2025). Agenda ini menjadi langkah penting bagi DPRD Kukar dalam memperjuangkan kejelasan alokasi anggaran dan arah pembangunan di wilayah Kukar yang terdampak langsung oleh pengembangan IKN.

Fokus utama audiensi adalah pada daerah yang termasuk Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan Dapil V. Dapil IV mencakup Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, dan Loa Kulu, sedangkan Dapil V meliputi Kecamatan Samboja dan Samboja Barat. Wilayah-wilayah ini kini menjadi bagian integral dari kawasan strategis pembangunan IKN, sehingga membutuhkan kepastian dukungan anggaran dan kebijakan pembangunan yang jelas.

Rombongan DPRD Kukar yang terdiri atas perwakilan anggota Dapil IV dan V diterima langsung oleh Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, bersama Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Deputi Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Tena Bolodadi, serta Kepala Biro Keuangan Otorita IKN.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan pentingnya kejelasan regulasi dan alokasi anggaran bagi daerah terdampak IKN. “Kami tidak ingin program pembangunan di daerah terhenti karena tumpang tindih kewenangan. Harus ada kejelasan pembagian peran antara pemerintah daerah dan Otorita IKN,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Otorita IKN menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Pemkab dan DPRD Kukar. Bimo Adi Nursanthyasto memastikan pemerintah pusat akan terus melibatkan daerah dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan penyangga IKN.

“Kukar memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota negara baru. Sinergi antara Otorita dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Bimo.

Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029, yang menitikberatkan pada penyesuaian arah pembangunan daerah dengan dinamika pertumbuhan wilayah IKN. DPRD Kukar berharap kebijakan yang disepakati mampu menjamin keseimbangan pembangunan antara kawasan inti IKN dan daerah penyangga, sehingga masyarakat Kukar tetap merasakan manfaat nyata dari proyek strategis nasional ini.

Lebih jauh, DPRD Kukar menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan transparansi dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini diyakini dapat mendorong partisipasi aktif warga, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan manfaat pembangunan IKN dirasakan merata.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kukar memperlihatkan komitmen untuk mengawal kepentingan daerah penyangga IKN, meminimalkan risiko ketimpangan pembangunan, serta memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. [] ADVERTORIAL

Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Rasidah