Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk mengedepankan jalur dialog dalam penyelesaian sengketa lahan antara Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Long Beleh Haloq dan PT Madani Citra Mandiri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kukar yang dikenal majemuk.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kukar, Safruddin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar pada Senin (06/10/2025). Dalam forum tersebut, turut hadir perwakilan perusahaan, pemerintah desa, serta unsur dari pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar bersama.
“Saya ingin mengingatkan agar semua pihak menjaga itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada tindakan yang mencoreng nama baik pihak manapun,” ujar Safruddin di hadapan peserta rapat.
Ia menilai, penyelesaian konflik seharusnya tidak dilakukan dengan tindakan sepihak. Langkah seperti penutupan akses atau aksi demonstratif justru bisa memperkeruh suasana dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.
“Saya malu kalau ada tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum dan akhirnya mencoreng nama baik masyarakat kita sendiri. Ini bukan soal suku atau asal-usul, tapi soal etika dan tanggung jawab moral,” tegasnya.
Lebih lanjut, Safruddin menekankan bahwa Kukar adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, yang selama ini hidup dalam suasana rukun dan saling menghormati. Ia meminta agar kondisi ini tetap dijaga dan tidak dikorbankan hanya karena persoalan kepentingan ekonomi.
“Lebih baik duduk bersama, bicarakan baik-baik. Kalau memang ada perjanjian yang belum dijalankan sejak 2008, mari kita tinjau kembali bersama-sama secara terbuka,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pihak perusahaan untuk menepati komitmen dan menunjukkan tanggung jawab sesuai perjanjian yang pernah dibuat. Sementara bagi kelompok tani, DPRD meminta agar setiap langkah perjuangan ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau perusahaan punya niat baik, kami di DPRD siap memfasilitasi. Tapi kalau tidak, kami juga akan bersikap tegas demi kepentingan masyarakat,” tegasnya lagi.
Sebagai penutup, Safruddin menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan semangat persaudaraan dan tanggung jawab sosial dalam mencari solusi. Ia berharap, pertemuan lanjutan nantinya dapat menghasilkan kesepakatan yang adil serta menjaga hubungan baik antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Jangan ada lagi gesekan, jangan ada saling salahkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah penyelesaian dengan kepala dingin dan niat baik dari semua pihak,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
