Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menampung aspirasi para guru dari sekolah swasta terkait usulan kenaikan insentif. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong, pada Senin (21/07/2025).
RDP tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan (Disdik), para guru dari yayasan pendidikan swasta, anggota Komisi IV DPRD Kukar, serta unsur terkait lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, menyatakan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan aspirasi para guru swasta. Ia mengungkapkan bahwa meskipun insentif guru swasta di Kukar tergolong tertinggi di Kalimantan Timur, namun belum pernah mengalami kenaikan selama 20 tahun.
“Kita dari DPRD Kukar mencoba untuk meramu agar ada peningkatan terhadap insentif. Karena, Perbup yang ada untuk saat ini memang sudah menunjukkan peningkatan. Tetapi, itu hanya untuk ASN, dan bukan untuk guru swasta,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merevisi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur insentif guru swasta. Apabila usulan kenaikan sebesar Rp500 ribu per orang disetujui, maka anggaran daerah diperkirakan meningkat sekitar Rp16 miliar dalam APBD.
“Kalau untuk menaikkan, ini harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan dari keuangan daerah. Yang pasti, kami dari DPRD Kukar akan berusaha agar tetap ada kenaikan, meskipun tidak sama dengan ASN maupun PPPK,” ungkapnya lagi.
DPRD Kukar menyatakan akan terus mengawal proses ini demi kesejahteraan guru swasta yang merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan.
“Kami akan mengupayakan dan berusaha agar Perbup itu nantinya dapat diubah oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” pungkasnya. []
Penulis: Rudi Harahap | Penyunting: Rasidah
