Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Penanganan banjir yang melanda Desa Loa Janan Ulu dan Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, kembali menjadi sorotan setelah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (07/07/2025). Pertemuan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, perusahaan tambang, hingga warga terdampak untuk membahas solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Hairendra, memimpin jalannya rapat yang dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Camat Loa Janan Heri Rusnadi, dua perusahaan tambang yakni PT Insani Bara Perkasa dan PT Anugerah Bara Kaltim, serta para kepala desa. Diskusi berjalan cukup dinamis karena menyangkut kepentingan ratusan warga yang rumahnya terendam pada banjir Mei lalu.
“RDP ini kita mencarikan solusi dan sudah menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjangnya terkait warga Loa Janan Ulu dan Purwajaya yang terdampak banjir bulan Mei. Bahwa dulunya sungai yang ada di situ sudah tidak bisa lagi menampung debit air karena ada sedimentasi dan lain hal yang menyebabkan banjir,” jelas Hairendra usai rapat.
Normalisasi sungai menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Namun, langkah ini menghadapi kendala karena banyak rumah warga sudah berdiri di bantaran sungai. “Sudah ada rumah-rumah di bantaran tersebut ketika mau dinormalisasi susah untuk dilaksanakan, kemudian rencana relokasi masih kita kaji lebih lanjut, mau didata lagi oleh pihak desa dan Dinas Perkim terkait rumah di bantaran sungai. Apakah nanti lahannya disediakan pemkab atau dibangunkan. Masih dicarikan kajian, kita cari apakah ada lahan pemerintah yang tersedia, itu opsi kita ke depannya,” tambahnya.
Selain faktor sedimentasi, bendungan milik perusahaan tambang juga menjadi perhatian. DPRD menekankan agar pihak perusahaan ikut bertanggung jawab memperbaiki dan memelihara bendungan yang berpotensi memicu banjir. “Misal bendungan yang perlu diperbaiki apakah banjir kemarin ada dari perusahaan, tadi mereka siap memelihara atau memperbaiki bendungan yang mereka miliki,” ungkap Hairendra.
Ia menegaskan, masalah banjir tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. DPRD Kukar meminta agar seluruh pihak segera menyusun rencana kerja yang jelas dengan target waktu dan pembagian tanggung jawab. “Harapan kami bisa terselesaikan dan curah hujan tinggi tidak terjadi lagi karena kasihan masyarakat kita,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
