Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Rencana penggabungan sejumlah OPD dinilai dapat membuat birokrasi Pemkot Samarinda lebih ramping dan efektif sekaligus menyesuaikan belanja pemerintahan dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, menilai rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menata dan menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjadi langkah konkret untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Menurut Anhar, struktur pemerintahan tidak harus besar sepanjang setiap perangkat mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan secara optimal. Prinsip “miskin struktur, kaya fungsi” dinilainya relevan diterapkan dalam penataan birokrasi daerah.
“Dari dulu sebenarnya kami memberikan saran sebelum Wali Kota Andi Harun. Saya pikir itu suatu langkah yang sangat cerdas dan solutif. Karena di tengah ketidakberdayaan fiskal daerah, tentu temanya miskin struktur, kaya fungsi,” kata Anhar kepada awak media seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Samarinda di Jalan Basuki Rahmat, Senin (21/09/2026).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu mengatakan penggabungan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi beririsan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
“Kalau bisa digabung dan kerjanya sama, mengapa tidak dilakukan,” ujar Anhar.
Menurut dia, gagasan merampingkan struktur pemerintahan bukan hal baru. Masukan serupa, kata Anhar, telah disampaikan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda sebelumnya.
“Dalam struktur organisasi pemerintahan, lebih baik miskin struktur tetapi kaya fungsi. Dari dulu kami sampaikan, bahkan pada zaman Wali Kota Syaharie Jaang,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir ini.
Anhar juga menilai rencana penggabungan OPD berpeluang memperoleh dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Samarinda. Namun, ia menegaskan pernyataan tersebut belum mendahului keputusan resmi fraksi.
“Tanpa mendahului Fraksi PDI-P, saya yakin fraksi akan mendukung langkah yang diambil oleh Wali Kota Samarinda. Karena memang itu yang kami tunggu sebenarnya,” tutur Anhar.
Ia menilai langkah konkret Pemkot Samarinda dalam menata kelembagaan menjadi penting ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi keterbatasan. Penataan tersebut diharapkan tidak sekadar mengurangi struktur organisasi, tetapi juga memastikan fungsi setiap perangkat tetap berjalan.
“Ini sudah ada langkah konkret yang akan diambil oleh Wali Kota Samarinda menyangkut penggabungan OPD dan kami harus dukung di tengah kemampuan fiskal daerah yang sangat sulit saat ini,” ungkap Anhar.
Rencana penataan OPD tersebut diharapkan dapat menghasilkan struktur pemerintahan yang lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penggabungan perangkat daerah juga perlu memastikan pembagian tugas, kewenangan, sumber daya manusia, serta pelayanan publik tetap berjalan secara jelas setelah perubahan struktur dilakukan. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
