Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Indonesia menyiapkan program pemagangan, pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja, dan pelindungan pekerja untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat AI.
JENEWA – Indonesia menempatkan penguatan keterampilan, perluasan lapangan kerja, dan pelindungan pekerja sebagai agenda utama menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Pesan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss.
Yassierli mengatakan, pekerja tidak boleh tertinggal di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat. Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan layak.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” kata Yassierli, sebagaimana diwartakan Sumber Berita, Senin (08/06/2026).
Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja telah memengaruhi cara masyarakat bekerja, mencari pekerjaan, dan bertahan di pasar kerja. Anak muda membutuhkan pengalaman kerja, lulusan sekolah membutuhkan pelatihan yang relevan, sedangkan pekerja digital dan pekerja di sektor berisiko membutuhkan pelindungan lebih kuat.
Dalam forum tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa penguatan keterampilan tenaga kerja masa depan menjadi prioritas nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang disiapkan adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini memberi kesempatan peserta memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.
Yassierli menyebut Program Pemagangan Nasional telah menjangkau 100.000 peserta pada tahun lalu dan ditargetkan meningkat menjadi 150.000 peserta tahun ini. Pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target 300.000 peserta.
“Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,” ujar Yassierli.
Selain peningkatan keterampilan, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program strategis, antara lain Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, food estate, dan proyek hilirisasi.
Yassierli menilai masa depan kerja tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga kesiapan tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, akses terhadap pekerjaan layak, dan pelindungan dalam pola kerja baru.
Indonesia juga menempatkan pelindungan pekerja sebagai bagian penting dari agenda kerja layak. Dalam forum itu, Yassierli menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan.
Ratifikasi tersebut menjadi bentuk komitmen Indonesia terhadap kerja layak, kesehatan, dan keselamatan pekerja, termasuk awak kapal perikanan.
Di sektor digital, Indonesia mencatat kemajuan dalam penyusunan kebijakan nasional bagi pekerja platform digital. Yassierli menegaskan, pelindungan dan kesejahteraan pekerja platform menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap perkembangan ekonomi digital.
Komitmen itu diperkuat melalui dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Forum tersebut terlibat dalam pembentukan regulasi dan inisiatif bersama di bidang produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelatihan vokasi.
Yassierli juga menyampaikan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan ILO dan mitra internasional, termasuk dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta penguatan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam konteks kerja layak dan keadilan sosial global, Yassierli kembali menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Indonesia mendukung ILO Emergency Response Programme untuk memulihkan pekerjaan, mata pencaharian, dan kelembagaan ketenagakerjaan di wilayah Arab yang diduduki.
“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” ujar Yassierli. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Editor
