Forum Konsultasi Publik Kukar Susun Arah Pembangunan 2025–2029

KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengawali proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Bappeda Kukar, Senin (29/07/2025). Forum ini dipandang sebagai wadah penting untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Acara dihadiri oleh Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, Ketua DPRD Kukar Ir. H. Ahmad Yani, S.T., Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Abdul Rasid, S.E., M.Si., serta sejumlah anggota legislatif. Kehadiran tokoh adat, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat, kelompok tani, nelayan, perempuan, penyandang disabilitas, hingga forum RT dari 20 kecamatan menegaskan luasnya partisipasi dalam forum ini.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan menjamin arah pembangunan Kukar benar-benar berbasis kebutuhan nyata. “Forum ini menjadi penting dalam menjamin bahwa dokumen RPJMD yang disusun benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Menurutnya, RPJMD bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan daerah yang harus responsif terhadap tantangan zaman. Ia menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari kesejahteraan masyarakat, daya saing tenaga kerja, ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, hingga persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Ahmad Yani menegaskan perlunya basis data akurat agar pembangunan di Kukar sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun regional. “Kita harus bekerja lebih cerdas. RPJMD harus menjadi dokumen hidup, yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjadi panduan utama pembangunan daerah,” tegasnya.

Forum konsultasi ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kokoh untuk merumuskan kebijakan pembangunan Kukar hingga 2029. Dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, pemerintah daerah bersama DPRD berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah