FP VI Dorong Pemulihan Mangrove dan Usaha Warga Pesisir

Melalui FP VI, masyarakat pesisir dilibatkan dalam persetujuan dan perencanaan penggunaan lahan untuk memulihkan mangrove sekaligus memperkuat sumber penghidupan mereka.

BULUNGAN – Masyarakat pesisir di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan akan dilibatkan sejak tahap persetujuan hingga perencanaan penggunaan lahan dalam pelaksanaan Forest Programme (FP) VI. Program tersebut diarahkan untuk memulihkan kawasan mangrove sekaligus memperkuat mata pencaharian warga yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Pelibatan masyarakat menjadi salah satu pokok pembahasan dalam sosialisasi FP VI yang digelar Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Utara (Kaltara) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Aji Lembaga Sari, Desa Sekatak Buji, Selasa (28/07/2026).

Setelah sosialisasi, pelaksanaan program akan dilanjutkan melalui pendekatan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Program juga menggunakan metode Participatory Land Use Planning (PLUP) atau perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif.

Pendekatan tersebut diharapkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai, menyampaikan persetujuan tanpa tekanan, serta terlibat dalam menentukan rencana pengelolaan kawasan mangrove di wilayahnya.

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Tarakan Arief Rakhman mengatakan, sebagaimana dilansir Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kaltara, Jumat, (31/07/2026), FP VI tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi mangrove yang rusak, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Arief, keberlanjutan ekosistem mangrove berkaitan langsung dengan ketersediaan hasil laut, perlindungan garis pantai, dan kelangsungan sumber pendapatan masyarakat.

“Kalau mangrove tetap terjaga, masyarakat juga akan terus merasakan manfaatnya. Hasil laut tetap tersedia dan lingkungan pesisir menjadi lebih terlindungi,” ujarnya.

Kaltara memiliki ekosistem mangrove seluas 187.530 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 3438 Tahun 2025. Luasan tersebut menempatkan mangrove sebagai salah satu kekayaan alam strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

“Potensi tersebut merupakan kekayaan alam yang harus dikelola secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.

FP VI merupakan program kerja sama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Program itu hanya dilaksanakan di empat provinsi, yakni Kaltara, Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), dan Papua Barat Daya (PBD).

Di Kaltara, program tersebut didukung UPTD KPH Tarakan dan UPTD KPH Tana Tidung sebagai Project Implementation Unit (PIU) atau unit pelaksana proyek.

Dishut Kaltara juga memperkuat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Penguatan kelompok tersebut diharapkan membuka peluang usaha berbasis hasil hutan dan sumber daya pesisir tanpa merusak ekosistem mangrove.

Sosialisasi di Desa Sekatak Buji menjadi penutup rangkaian kegiatan di empat desa dalam wilayah kerja UPTD KPH Tarakan. Kegiatan serupa sebelumnya digelar di Desa Salim Batu, Tanjung Buka, dan Liagu.

Arief mengingatkan warga agar tidak menggunakan bahan kimia atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi merusak kawasan mangrove. Perlindungan kawasan dinilai membutuhkan pengawasan bersama karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dan berinteraksi langsung dengan ekosistem pesisir.

“Jangan sampai kita sendiri yang merusak mangrove. Hindari penggunaan bahan kimia atau kegiatan lain yang merusak kawasan pesisir. Kalau mangrove tetap lestari, manfaatnya akan terus dinikmati oleh anak cucu kita,” pungkasnya.

Pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan FP VI diharapkan menghasilkan pengelolaan mangrove yang sesuai dengan kondisi lokal, memperkuat ekonomi warga pesisir, serta menjamin keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. []

Redaksi