Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Amerika Serikat menutup konflik dengan Iran setelah gencatan senjata bertahan dan memenuhi batas waktu hukum tanpa perlu persetujuan lanjutan Kongres.
WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan konflik bersenjata dengan Iran resmi berakhir setelah gencatan senjata yang diberlakukan sejak awal April 2026 tidak lagi diwarnai kontak senjata, sekaligus menutup kewajiban pelaporan konflik kepada Kongres sesuai batas waktu undang-undang.
Presiden AS Donald Trump menyampaikan pemberitahuan resmi tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mike Johnson dan Senator Chuck Grassley pada Jumat (1/5/2026), tepat 60 hari sejak laporan awal konflik disampaikan kepada Kongres.
“Pada 7 April 2026, saya memerintahkan gencatan senjata selama dua minggu. Gencatan senjata tersebut kemudian diperpanjang. Tidak ada baku tembak antara pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026,” tulis Trump dalam surat tersebut.
Ia menegaskan bahwa konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 kini telah dihentikan. “Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berakhir,” lanjutnya, sebagaimana diberitakan Anadolu Agency, Sabtu, (2/5/2026).
Langkah ini juga berkaitan dengan ketentuan War Powers Act 1973, yang mewajibkan presiden memperoleh persetujuan Kongres apabila operasi militer berlangsung lebih dari 60 hari. Dengan berakhirnya permusuhan, pemerintah AS tidak perlu mengajukan otorisasi lanjutan kepada lembaga legislatif.
Meski konflik dinyatakan selesai, Trump menekankan bahwa Iran masih dipandang sebagai ancaman strategis bagi kepentingan AS di kawasan. Pemerintah tetap mempertahankan kesiapsiagaan militer guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Oleh karena itu, Departemen Perang terus menyesuaikan postur kekuatan di wilayah tanggung jawab di sejumlah negara, sesuai kebutuhan dan kelayakan, untuk menghadapi ancaman Iran dan pasukan proksinya serta melindungi Amerika Serikat beserta sekutu dan mitranya,” ujar Trump.
Keputusan ini menandai fase baru hubungan AS dan Iran yang beralih dari konfrontasi terbuka menuju pengawasan ketat, dengan implikasi terhadap stabilitas kawasan dan kebijakan pertahanan AS ke depan. []
Redaksi1
