Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi semakin menjadi persoalan serius bagi warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ironisnya, daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia.
Sejak Kamis (06/02/2025), antrean panjang terlihat di sejumlah agen penyalur gas LPG 3 kg, termasuk di Jalan Urip Sumoharjo. Warga terpaksa berdesakan berjam-jam untuk mendapatkan satu tabung gas yang di tingkat eceran dijual dengan harga mencapai Rp60.000 per tabung.
Aturan Ketat dan Dampak ke Pedagang Kecil
Saidun (43), seorang pedagang gorengan di kawasan Samarinda, mengeluhkan aturan baru yang mewajibkan pembeli gas LPG 3 kg untuk memenuhi syarat ketat. Menurut Saidun, pembeli kini diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli, serta hanya diperbolehkan membeli satu tabung per orang.
Beberapa agen bahkan meminta bukti usaha sebelum transaksi dilakukan.
“Saya harus membawa foto usaha bersama istri sebagai bukti. Jika KTP tidak sesuai dengan alamat agen, permintaan langsung ditolak,” keluh Saidun dengan nada kesal.
Kondisi ini membuat sebagian warga mencari alternatif lain. Trisno, warga Samarinda, mengaku terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. “Panci jadi hitam, tapi yang penting bisa masak. Ini seperti kembali ke zaman dulu,” ujar Trisno.
Harga Melonjak dan Ketidakpastian Stok
Farida (39), salah seorang warga yang sedang antre di agen gas, mengungkapkan keheranannya terkait ketidakjelasan distribusi LPG 3 kg.
“Kalimantan Timur adalah penghasil gas terbesar, namun stok di tingkat konsumen justru sangat langka. Bagaimana bisa?” ujarnya.
Kelangkaan ini menyebabkan lonjakan harga di pasaran. Di tingkat eceran, harga gas LPG 3 kg mencapai antara Rp30.000 hingga Rp60.000 per tabung, jauh melebihi harga subsidi yang hanya Rp18.000.
“Stok di agen cepat habis, sehingga kami harus antre sejak pagi,” tambah Farida.
Wali Kota Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mencurigai adanya praktik penyelewengan dalam distribusi gas bersubsidi. Menurutnya, kelangkaan ini seharusnya tidak terjadi jika agen dan pengecer menjalankan distribusi dengan transparan.
“Kami menduga ada pihak tertentu yang menimbun atau mengalirkan gas ke luar daerah. Kami berharap masyarakat aktif melaporkan jika menemukan indikasi tersebut,” tegasnya.
Andi Harun juga meminta PT Pertamina Patra Niaga, sebagai distributor utama, untuk memperketat pengawasan terhadap pasokan gas tersebut.
Desakan Solusi Konkret
Kelangkaan gas LPG 3 kg semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan bahan bakar subsidi. Warga menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas, baik melalui pengawasan distribusi maupun peningkatan stok.
“Pemerintah harus hadir menyelesaikan ini. Jangan hanya warga yang terus dirugikan,” desak Farida, mewakili suara mayoritas masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari PT Pertamina Patra Niaga terkait keluhan pasokan. Masyarakat berharap intervensi cepat untuk mencegah krisis yang berlarut-larut. []
Penulis: Muhammad Yusuf | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
