Pemprov Kalteng memperkuat stok, distribusi, dan produksi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga serta memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru 2026.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengantisipasi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Perhatian diarahkan pada komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan permintaan, terutama daging ayam ras, telur ayam, beras, ikan, bawang putih, dan minyak goreng.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/09/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko mengatakan kesiapan pasokan pangan menjadi penting karena kebutuhan masyarakat diperkirakan meningkat pada periode Nataru. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang turut memerlukan pasokan daging ayam ras dan telur ayam.
“Menjelang Nataru, kebutuhan daging ayam ras dan telur ayam tentu meningkat. Apalagi ada kebutuhan untuk SPPG. Ini perlu kita antisipasi, termasuk bagaimana distribusi dari peternak maupun korporasi peternakan yang ada di Kalteng,” jelasnya.
Yuas menyebut kondisi inflasi Kalteng masih membutuhkan perhatian meskipun terdapat indikator yang menunjukkan tekanan harga tidak terlalu ekstrem di tingkat daerah. Secara tahunan, Kalteng berada di peringkat ketiga nasional, sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kalteng berada di peringkat ke-11 nasional dengan angka 0,9 persen.
“Walaupun secara tahunan kita berada di ranking tiga, dari data IPH kita berada di nomor sebelas. Artinya, kabupaten/kota di Kalteng tidak terlalu masuk dalam sorotan kenaikan harga secara ekstrem. Ini yang kita syukuri,” ujar Yuas Elko.
Sejumlah komoditas tetap menjadi perhatian karena mengalami kenaikan harga di pasar eceran. Komoditas tersebut antara lain beras premium, ikan, bawang putih, dan minyak goreng. Sementara itu, harga daging ayam ras dan telur ayam disebut relatif stabil.
Selain menjaga pasokan dari sisi distribusi, Yuas mendorong peningkatan produksi pangan lokal sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Kalteng terhadap pasokan dari luar daerah. Pengembangan sektor perikanan dan peternakan dinilai memiliki potensi untuk memperkuat kemandirian pangan.
“Untuk ikan lokal seperti haruan dan tapah juga mengalami kenaikan. Mungkin perlu ada program budidaya ikan, karena beberapa jenis ikan lokal sebenarnya bisa dibudidayakan. Ini menjadi PR kita untuk meningkatkan kemandirian pangan di Kalteng,” katanya.
Menurut Yuas, penguatan produksi lokal juga perlu diarahkan pada sektor peternakan ayam. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Apakah kita kurang bisa memberdayakan potensi yang ada? Ini juga menjadi PR kita. Kemandirian pangan harus terus kita upayakan di Kalteng,” tambahnya.
Dari sisi ketersediaan beras, Yuas menyampaikan stok di Kalteng tercatat 16.004 ton. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan hingga Desember 2026.
“Stok kita 16.004 ton dan cukup sampai Desember. Setelah itu kita harapkan ada produksi lagi untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan berikutnya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah Kalteng, terutama daerah pedalaman yang menghadapi tantangan distribusi selama musim kemarau. Pemantauan stok dan jalur distribusi dinilai perlu diperkuat agar pasokan tidak terganggu ketika permintaan masyarakat meningkat.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito menegaskan pengendalian inflasi ke depan tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga mengawal pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
“Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama,” ujar Tito.
“Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama,” ujar Tito.
Tito menjelaskan perluasan fokus tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas dan menghindarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah (middle income trap).
Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri meminta pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan memasukkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pemberdayaan perempuan melalui program RBI yang dikoordinasikan bupati/wali kota bersama camat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Yuas berharap hasil rakor segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga dan stok, kelancaran distribusi, serta peningkatan produksi pangan lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kalteng menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada akhir 2026. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan