Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Kondisi infrastruktur di Kecamatan Loa Kulu kembali menjadi perhatian serius, setelah berbagai keluhan warga diangkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (22/07/2025). Permasalahan utama yang mencuat yakni kerusakan jalan antar desa serta minimnya fasilitas penerangan umum yang mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani itu menghadirkan kepala desa se-Kecamatan Loa Kulu, anggota Komisi III, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dalam forum tersebut, para kepala desa secara terbuka menyampaikan keluhan warga yang selama ini bergantung pada jalan utama untuk aktivitas transportasi, termasuk distribusi hasil pertanian.
“Jalan utama antar desa yang merupakan akses vital warga saat ini mengalami kerusakan parah. Selain jalan rusak, malam hari warga melintas dengan suasana gelap gulita tanpa lampu penerangan,” ungkap salah seorang kepala desa.
Keluhan itu disambut tegas oleh Anggota DPRD Kukar, Johansyah, yang menilai persoalan infrastruktur di Loa Kulu bukanlah hal baru. Ia menegaskan ketimpangan pembangunan telah berlangsung lama dan harus segera diatasi. “Ini bukan sekadar keluhan. Ini jeritan warga yang tiap hari hidup dalam rasa tidak nyaman. Persoalan infrastruktur di Loa Kulu ini super komplit,” katanya. Johansyah pun meminta agar Dinas PU turun langsung ke lapangan agar perbaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Ahmad Yani menambahkan, solusi dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada camat dalam pengelolaan anggaran infrastruktur. Menurutnya, pihak kecamatan yang memahami kondisi riil desa akan lebih efektif dalam menyusun program prioritas. “Ke depan, saya berharap tidak ada lagi keluhan warga terkait jalan rusak dan becek, khususnya di desa dan kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Anggaran itu milik rakyat, maka harus diketahui dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu harapan saya,” ujarnya menutup pembahasan.
Melalui RDP ini, DPRD Kukar menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan di Loa Kulu dipandang tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan akses layanan publik yang layak bagi warga setempat.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
