Iran mengklaim kapal-kapal perang Amerika Serikat telah menjauh sedikitnya 400 kilometer dari Selat Hormuz sekaligus menyiapkan perluasan zona sanksi maritim di sekitar jalur strategis tersebut.
TEHERAN – Iran memperluas klaim penguasaannya atas jalur strategis Selat Hormuz setelah menyatakan kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) kini berada setidaknya 400 kilometer dari kawasan tersebut. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Hossein Mohebbi menyebut pergeseran itu mencerminkan tekanan logistik dan operasional yang dihadapi armada AS di tengah meningkatnya kemampuan Iran.
Mohebbi mengatakan posisi militer AS di kawasan Timur Tengah sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena kondisi personel dan kapal perang disebut mengalami tekanan berat. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 9 September 2026.
“AS tentu tidak akan mampu mempertahankan situasi ini dalam waktu lama, karena mereka menghadapi penurunan kondisi yang parah, baik dari segi moral pasukan militernya di kawasan tersebut maupun kondisi senjata dan kapal perang mereka,” katanya sebagaimana dilansir Press Tv, Rabu, (09/09/2026).
Menurut Mohebbi, pengerahan armada dalam jumlah besar membutuhkan dukungan logistik dan biaya operasional yang tinggi. Ia menilai kemampuan pencegahan asimetris Iran turut memberikan tekanan terhadap keberadaan militer AS di kawasan.
Ia bahkan mengklaim Angkatan Laut AS tidak lagi memiliki kapal perang di Teluk Persia. Kondisi itu, menurut dia, berbeda dibandingkan sebelum Perang Ramadan ketika sekitar 30 hingga 40 kapal perang dan kapal angkatan laut AS disebut berada di wilayah tersebut.
“Sebelum Perang Ramadan, sekitar 30 hingga 40 kapal perang dan kapal angkatan laut AS berada di dalam Teluk Persia, namun saat ini tidak ada satu pun yang berada di wilayah tersebut,” ujarnya.
“Kapal-kapal perang AS telah menjauhkan diri setidaknya 400 kilometer dari Selat Hormuz,” katanya.
Selain perubahan posisi armada AS, Mohebbi menyoroti kemampuan rudal Iran yang disebut dapat menjangkau sasaran bernilai strategis dari jarak jauh. Ia juga mengatakan unit-unit Angkatan Darat Iran terus dikerahkan di sepanjang perbatasan untuk menjaga keamanan negara.
Iran juga mengeklaim baru-baru ini menangkap kendaraan bawah air tak berawak (unmanned underwater vehicle/UUV) milik AS di pintu masuk Selat Hormuz. Mohebbi menjadikan peristiwa tersebut sebagai bukti yang menurutnya menunjukkan kemampuan Iran mengendalikan situasi di kawasan.
“Selat Hormuz adalah selat kekuatan kami,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Teheran akan memanfaatkan keunggulan geografis ini untuk menghalau agresi dan membuat musuh menyesali setiap pelanggaran yang dilakukan.
Di sisi lain, Iran tengah menyiapkan perluasan zona sanksi maritim hingga melampaui kawasan sempit Selat Hormuz. Mohebbi merujuk pernyataan Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran, bahwa zona baru tersebut akan dimulai di sekitar Pelabuhan Chabahar, Iran tenggara, lalu mencakup wilayah luas di Laut Oman dan Laut Arab.
Perluasan tersebut akan mencakup jalur-jalur maritim utama menuju Selat Hormuz. Menurut Mohebbi, selat itu tetap menjadi kawasan utama untuk intersepsi militer dan blokade fisik, sedangkan wilayah yang lebih luas akan menjadi perimeter penegakan aturan maritim Iran.
“Sebelumnya, jika kapal musuh atau bahkan kapal komersial berniat masuk atau keluar tanpa koordinasi, kami menganggap Selat Hormuz sebagai area utama konfrontasi. Namun kini, zona yang dimaksud jauh lebih luas,” jelas Mohebbi.
Pejabat IRGC itu mengatakan kapal yang memasuki zona baru tanpa koordinasi akan menghadapi tindakan sanksi. “Jika sebuah kapal memasuki zona [baru] ini tanpa koordinasi, kapal tersebut akan dikenai tindakan sanksi kami.”
“Ini berarti jika pihak tersebut nantinya berupaya melintasi Selat Hormuz, akses lintasnya akan ditolak. Selain itu, kami tidak akan memberikan layanan pelabuhan, asuransi, maupun dukungan logistik penting lainnya.”
Koordinat pasti zona sanksi maritim tersebut, menurut Mohebbi, akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang. Jika diterapkan, kebijakan itu berpotensi memperluas ruang pengawasan dan pembatasan Iran terhadap aktivitas pelayaran di sekitar salah satu jalur energi strategis dunia. []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan