Johansyah: APBD-P 2025 Harus Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

KUTAI KARTANEGARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Anggaran (Banggar) menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam menghadapi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2025. Ketua Banggar DPRD Kukar, Johansyah, menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama pemerintah daerah yang digelar pada Selasa (30/09/2025).

Dalam rapat tersebut, Johansyah menekankan bahwa APBD-P 2025 harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa proses perencanaan anggaran bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan publik.

“Setelah dilakukan persetujuan, kami dari Fraksi Partai Golongan Karya berharap APBD-P perubahan 2025 ini betul-betul bisa menyentuh halayak masyarakat Kukar,” ucapnya.

Menurut Johansyah, ketergantungan Kutai Kartanegara terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dominasi DBH dalam struktur pendapatan dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan fiskal jika tidak diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karena kenyataan yang kita hadapi saat ini di Kukar, kita lebih mengandalkan yang namanya dana bagi hasil (DBH). Oleh sebab itu, kita berharap di tahun 2026 itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan strategi peningkatan PAD agar Kukar dapat berdiri lebih mandiri secara fiskal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal yang memiliki potensi besar.

“Kami Partai Golongan Karya berharap ada peningkatan PAD, salah satunya melalui pembentukan tempat-tempat yang bisa menghasilkan pendapatan, terutama dari sektor pariwisata dan perekonomian,” jelas Johansyah.

Data keuangan menunjukkan bahwa sekitar 60–70 persen pendapatan daerah Kukar pada tahun 2025 masih bergantung pada DBH, sedangkan PAD baru berkontribusi sekitar 20 persen. Ketimpangan tersebut perlu segera dibenahi agar keseimbangan fiskal dapat tercapai.

“Paling tidak nantinya bisa 50-50 lah, daripada kondisi saat ini yang masih sangat berat sebelah,” tambahnya.

Johansyah menutup dengan penegasan bahwa peningkatan PAD bukan hanya agenda Fraksi Partai Golkar, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh fraksi di DPRD Kukar. Ia optimistis, dengan langkah konkret dari pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan pada tahun 2026 mendatang. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah